KOTABARU, Goodnews. co.id – Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru kembali mengintensifkan sosialisasi program Budaya Pilah dan Tanggung Jawab Sampah ‘Bapilah.’ Kali ini berlokasi di Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara.
Kegiatan sosialisasi dan asistensi pemetaan Bapilah digelar di Kantor Desa Semayap dan diikuti seluruh Ketua RT se-Desa Semayap, Rabu (8/7/26).
Kepala DLH Kotabaru Melinda Ratna Agustina menegaskan inti dari pertemuan ini menyampaikan alasan mendesak mengapa masyarakat harus mulai memilah sampah dari rumah dan bertanggung jawab terhadap sampahnya sendiri.
“Hari ini kita laksanakan pemetaan dan asistensi BAPILAH di Desa Semayap. Alhamdulillah informasi secara umum sudah kami sampaikan kepada seluruh Ketua RT. Ke depan kami berharap para Ketua RT dapat meneruskan pesan ini melalui grup-grup warga, langgar, masjid, dan surau. Mereka adalah kepanjangan tangan pemerintah daerah dan DLH di lapangan,” ujar Melinda usai kegiatan.
Melinda mengakui, sosialisasi di Desa Semayap sempat diwarnai dinamika dan perbedaan pola pikir warga. Hal itu wajar terjadi karena selama ini masyarakat Semayap terbiasa dengan pola pelayanan pengangkutan sampah oleh DLH.
“Tantangan terbesar kita bersama adalah mengubah mentalitas dan budaya warga yang selama ini merasa aman-aman saja dengan sampahnya. Tiba-tiba diharuskan memilah, tentu ini terasa seperti beban baru. Namun bagaimanapun juga hal ini harus kita sampaikan,” jelasnya.
Ia menekankan urgensi tersebut karena daya tampung TPA Kotabaru diprediksi hanya akan bertahan paling lama 2 tahun lagi. Jika tidak ada perubahan pola pengelolaan dari sumber, maka Kotabaru akan menghadapi krisis tempat pembuangan akhir.
Terkait isu ‘penahanan truk sampah’ sempat ramai di media sosial, Melinda meluruskan dan menjelaskan bahwa tidak ada istilah penahanan. Ini hanya miskomunikasi informasi kepada warga saat DLH melakukan crash program atau percepatan.
“Surat Edaran Bupati targetnya 1 Januari 2027. Namun setelah kedatangan Staf Ahli Menteri pada peringatan Hari Jadi Kotabaru 1 Juni lalu, ada arahan agar seluruh kabupaten/kota di Indonesia mempercepat ke 1 Agustus 2026. Karena itu kami lakukan percepatan. Lokusnya kita mulai dari Desa Semayap. Ternyata masih ada informasi yang belum sampai secara merata. Artinya kita harus terus tanpa jemu menyampaikan kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia juga membantah isu adanya pegawai mogok kerja atau rencana aksi demo.
“Tidak ada. Itu sudah menjadi bola liar. Semua berjalan sesuai aturan dan mekanisme,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Melinda memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran RT di Desa Semayap. Ia menyebut respons warga sangat cepat dan positif.
“Saya bangga RT 20 langsung bergerak. Itu bukti IPM Desa Semayap kedua tertinggi se-Kotabaru setelah Desa Stagen memang nyata. Masyarakatnya sudah terdidik. Begitu disampaikan, langsung paham dan mau. Untuk Semayap saya acungkan jempol,” ungkapnya.
Meski demikian, ia menyadari Desa Semayap memiliki tantangan tersendiri karena banyaknya pendatang dan masyarakat yang memiliki aktivitas tinggi.
“Harapan saya seluruh Ketua RT tetap semangat. Masyarakat Semayap mari kita patuh. Pilah sampah dari rumah. Dengan begitu kita bisa memperpanjang usia TPA dan menjaga Kotabaru tetap bersih,” pungkasnya. (dir)
