TANAH BUMBU, Goodnews.co.id – Masyarakat di wilayah bantaran sungai di Kecamatan Kusan Hilir berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melakukan normalisasi sungai.
Hal itu disampai masyarakat saat Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu, H. Hasanuddin, menggelar reses di Desa Muara Ujung Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Selasa (02/12/25).
Kegiatan reses ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir untuk menyampaikan berbagai keluhan dan usulan pembangunan.
Hasanuddin mengatakan bahwa reses kali ini difokuskan untuk menampung aspirasi yang akan diusulkan pada anggaran tahun 2027, mengingat pembahasan APBD 2026 telah selesai.
Salah satu keluhan utama warga adalah banyaknya lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tidak berfungsi. Hasanuddin menjelaskan bahwa penanganan PJU bergantung pada status jalan.
“Kalau jalan provinsi, itu kewenangan Dishub Provinsi Kalsel. Kalau jalan kabupaten, berarti kabupaten yang menangani. Karena ini jalan kabupaten, setelah reses ini langsung saya telepon Perkimtan dan Dishub Tanah Bumbu. Anggarannya sudah kami bahas, mudah-mudahan cepat terealisasi,” ujarnya.
Warga juga mengeluhkan meningkatnya aksi pencurian akibat gelapnya jalan, sehingga perbaikan PJU dinilai penting untuk keamanan lingkungan.
Persoalan lain yang muncul adalah rencana normalisasi sungai yang disebut perlu dikaji lebih matang. Rencana pelebaran hingga 15 meter memunculkan keberatan dari sebagian warga.
Hasanuddin menyatakan siap menjembatani pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah daerah dan warga, mengingat normalisasi ini juga berkaitan dengan Desa Muara Tengah.
Dalam penyampaian resminya, Hasanuddin turut menjelaskan bahwa sejak awal masa pemerintahan Presiden Prabowo, terjadi efisiensi anggaran nasional yang berdampak pada penataan keuangan daerah.
Ia berharap situasi ini segera membaik agar berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih maksimal.
Keluhan penting lainnya datang dari warga Muara Pagatan Tengah terkait akses jalan menuju RT 2 dan RT 4 yang masih berupa jalan setapak dan hanya bisa dilewati sepeda motor.
“Kalau ada warga melahirkan, sakit, atau meninggal, sangat sulit dibawa ke atas. Hanya bisa pakai gerobak atau motor sampai gonceng tiga,” ungkap salah satu warga.
Akibat sulitnya akses, kedua wilayah juga belum tersentuh layanan PDAM, karena kendaraan operasional tidak dapat masuk.
Hasanuddin menegaskan bahwa pembangunan jalan menjadi prioritas utama karena akses yang baik berdampak langsung pada ekonomi masyarakat.
Selain itu, warga RT 3 mengusulkan pembangunan drainase dan pengerasan jalan untuk mengatasi banjir dan memperlancar mobilitas.
Hasanuddin menyebut permasalahan di Muara Pagatan, Muara Tengah, dan Muara Ujung hampir serupa, terutama terkait PJU dan infrastruktur jalan.
Menurutnya, peningkatan jalan di RT 2 dan RT 4 juga dapat membuka peluang ekonomi baru, termasuk potensi pengembangan pelabuhan bagi nelayan.
Menutup kegiatan reses, Hasanuddin menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh keluhan bersama instansi terkait.
“Semua aspirasi ini akan kami kawal agar pembangunan bisa segera dirasakan masyarakat,” tegasnya. (MAS)
