TANAH BUMBU – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Tanah Bumbu masih menaruh harapan PTT atau tenaga honorer dapat dipertahankan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu meski perintah pusat telah membuat keputusan penghapusan PTT.
Seperti diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo resmi menghapus tenaga honorer per 28 November 2023. Penghapusan itu ditandatangani pada 31 Mei 2022 lalu.
Menanggapi kebijakan itu, Salah satu Anggota DPRD Tanbu, H Hasanuddin menyampaikan perasaan iba atas penghapusan tenaga honorer di Bumi Bersujud.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“PPPK tentu harapan kita, kalau tidak salah nunggu keputusan menteri ya, tentang tidak diperbolehkan lagi PTT atau tenaga kontrak. Tapi saya secara pribadi sangat bersedih sebenarnya, karena tenaga kontrak atau PTT kita di Tanah Bumbu sekitar hampir 6000-an lah, saya kira kalau mereka di putus kontrak atau diberhentikan, ini saya kira mungkin ya ada masalah ya,” ungkapnya saat ditemui belum lama ini.
Pertama kata dia, pihak Pemkab masih sangat membutuhkan mereka. “Jadi pada beberapa SKPD mereka (PTT) sangat membantu,” jelasnya. Jum’at (24/6/2022).
Lebih lanjut ia memaparkan, kedua apabila terjadi penghapusan, maka akan akan terjadi pengangguran.
“Nah tentu mungkin ini kembali ke Pemerintah Daerah harus turun tangan menangani permasalahan-permasalahan tersebut,” jelas Ketua dari Fraksi PKB Tanbu ini.
Ia berharap kedepannya, mengenai kebijakan aturan PTT ini agar tetap bisa dipertahankan pemerintah pusat.
“Diambil saja (PTT) kalau pun tidak ya paling tidak mereka bisa di tampung nantinya di PPPK. Jadi di PPPK, syukur-syukur mereka bisa diterima semuanya, ya tentu itu harapan kami sebagai anggota DPRD Tanah Bumbu,” harapnya.
Disamping itu, H Hasanuddin mengapresiasi pemikiran Bupati Tanbu, dr. HM Zairullah Azhar mengenai honorer yang harus tetap dipertahankan.
“Kita sama, kita satu pemikiran dengan Bupati, respon positif luar biasa Bupati kita Tanah Bumbu ini. Kita harapkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia juga ya harus mendorong kami ini anggota DPRD beserta anggotanya,” imbuhnya. (az)
