Fraksi PKB Apresiasi Eksekutif Ajukan Raperda Kesejahteraan Sosial

Avatar photo

- Editor

Selasa, 9 Mei 2023 - 22:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TANAH BUMBU, Goodnews.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), menyampaikan pemandangan umum terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Hadir pada rapat paripurna tersebut Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan H. Mahriyadi Noor.

Sementara itu, rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu H. Agoes Rakhmady. Hadir dapat rapat unsur Forkopimda, Kepala SKPD, dan tamu undangan.

Baca Juga :  Fraksi PKB Sebut 3 Indikator Keberhasilan Pemda Tanbu

Pemandangan umum pada dua buah Raperda tersebut diajukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) kepada pihak eksekutif.

Dua Raperda tersebut, yakni Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

“Kami Fraksi PKB Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengapresiasi Raperda ini, dimana kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan spiritual dan sosial masyarakat Tanah Bumbu,” ungkap Haris Fadillah juru bicara fraksi PKB, diruang rapat paripurna, Selasa (9/5/2023).

Baca Juga :  Ketua Fraksi PKB Bagikan Paket Lebaran

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga melayangkan beberapa pertanyaan diantaranya bagaimana target Pemda untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan dan bagaimana kesiapan pemerintah daerah untuk pelaksanaan Raperda tersebut.

“Karena banyak sekali ruang lingkup terhadap Raperda ini,” lanjut Haris.

Disamping itu, terkait penyelenggaraan ketertiban, ketentraman, dan perlindungan masyarakat. Fraksi PKB menyatakan setuju melakukan pembaharuan atau perubahan terhadap Peraturan Daerah (Perda) nomor 9 tahun 2018.

Baca Juga :  Fraksi PDIP: Belanja APBD Sesuaikan Kebutuhan Mendesak Bukan Keinginan

Alasannya, Perda tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan peraturan perundang-undangan, serta belum mengakomodir permasalahan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

“Yang terpenting dalam perubahan Perda bukan sekedar formalitas pekerjaan rutin. Tapi lebih dari itu,” tutup Jubir Fraksi PKB itu. (Arunika)

Berita Terkait

Hasil Pembahasan dengan Banggar, Pagu Anggaran Inspektorat Tak Banyak Bergeser dari 24,2 Miliar
Banyak kebutuhan Belum Terakomodir, Pagu Anggaran Diskominfosp Tahun 2024 hanya 23 Miliar
Hasil Pembahasan di DPRD, Pagu Bappelitbang Anggarkan 18 Miliar Tahun 2024
Pagu Anggaran Murni Satpol PP dan Damkar 2024 Naik Menjadi Rp 19 Miliar
Anggaran DKPP Turun dari 87 Miliar 2023 ke 64 Miliar Tahun 2024
Pagu Dispersip Tanbu 2024 Naik Jadi 7,6 Miliar
Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Tanbu Tambah 10 Orang Tenaga P3K
DPMPTSP Sampaikan Kebutuhan Tambahan di DPRD Tanbu
Berita ini 23 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 20 November 2023 - 23:14 WIB

Bakhriansyah Sampaikan Tugas dan Fungsi Dewan Pendidikan Tanah Bumbu

Senin, 20 November 2023 - 18:40 WIB

Ratusan Warga Batak Kumpul di Gimme Cafe

Minggu, 12 November 2023 - 10:36 WIB

Peduli Kemanusiaan, Gimme Cafe Galang Donasi Palestine

Jumat, 3 November 2023 - 07:00 WIB

Ngantuk, Pengendara Motor Jatuh Tak Sadarkan Diri

Kamis, 2 November 2023 - 14:58 WIB

Kecelakaan Roda Dua Akibat Jalan Berlubang

Sabtu, 21 Oktober 2023 - 13:21 WIB

Makan Nasi Bungkus Gratis, 10 Anak Yatim Piatu Dilarikan ke Puskesmas Pagatan

Kamis, 14 September 2023 - 16:47 WIB

Berada di Jhonlin Tower, Rahmat Pastikan Tetap Maju Caleg DPR RI

Kamis, 14 September 2023 - 13:53 WIB

Polres Tanbu Bangun Sinergitas dengan Wartawan Hadapi Pemilu 2024

Berita Terbaru

Flash

Jembatan Penghubung Desa Rusak Parah

Rabu, 29 Nov 2023 - 12:26 WIB

Foto: Sumber Detik.com

Flash

Geger, Data DPT Dijual Rp 1,2 Miliar

Rabu, 29 Nov 2023 - 12:20 WIB

Flash

Seluruh Wilayah Kalsel Diguyur Hujan

Rabu, 29 Nov 2023 - 11:49 WIB