TANAH BUMBU, Goodnews.co.id – Rombongan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) melakukan kegiatan peninjauan langsung terhadap proyek strategis pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan (Batulicin) – Pulau Laut (Kotabaru), Rabu (07/01/2026).
Wakil Ketua I DPRD Tanbu H. Hasanuddin, S.Ag., M.A., memimpin langsung rombongan tersebut guna memastikan proyek infrastruktur vital ini berjalan sesuai perencanaan, tepat waktu, dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
Dalam keterangannya, H. Hasanuddin mengungkapkan bahwa proyek ini merupakan hasil kolaborasi pendanaan signifikan. Pemkab Tanbu telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar dan didukung oleh bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar kurang lebih Rp500 miliar.
“Kami ingin memastikan proyek strategis ini memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Peninjauan ini adalah bentuk fungsi pengawasan kami agar seluruh tahapan berjalan sesuai standar,” ujar Hasanuddin.
Ketua Komisi III DPRD Tanbu Andi Asdar menambahkan, kunjungan ini merupakan kedua kalinya setelah peninjauan pertama pada Januari 2025 lalu. Hal ini sebagai bentuk komitmen DPRD dalam mengawal keberlanjutan proyek hingga tuntas.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Tanbu, HM Ramdhan, menjelaskan bahwa berdasarkan target kementerian terkait, jembatan ini diproyeksikan selesai sepenuhnya pada tahun 2028.
Dalam pemaparan dari Project Manager PT PP, Yusuf Luqman menyebut bahwa tim di lapangan menghadapi tantangan alam yang cukup berat, namun dapat diatasi dengan baik.
Kendala Utamanya yakni adanya lapisan batuan keras di dasar laut pada area pondasi jembatan. Dan diperlukan solusi berupa metode konstruksi khusus yang memakan waktu lebih lama dibandingkan kondisi tanah biasa.
Dengan adanya pembangunan Jembatan sepanjang kurang lebih 3 kilometer ini dapat benar-benar menjadi fasilitas berguna yang menghubungkan daratan Kalimantan dengan Pulau Laut.
Jembatan ini diharapkan mampu memperlancar arus transportasi dan distribusi logistik, meningkatkan mobilitas masyarakat antarpulau, menjadi pengungkit utama pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan Selatan.
Kegiatan monitoring ini ditutup dengan peninjauan mendetail ke sejumlah titik pembangunan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Dinas PUPR, anggota DPRD Tanbu, Lurah dan Sekretaris Camat Batulicin, serta konsultan pengawas proyek. (Iq)
