DPRD Tanah Bumbu Bedah Tata Kelola Dana Bagi Hasil Daerah

TANAH BUMBU, Goodnews.co.id – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu bedah praktek tata kelola keuangan Dana Bagi Hasil (DBH) daerah di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Jumat (23/1/2026).

Rombangan DPRD ini disambut oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPKAD Kalsel, Gusti Dahliana Kesuma, SE beserta jajaran teknis lainnya.

Pertemuan tersebut menjadi ajang krusial bagi Komisi II untuk membedah tata kelola Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Hibah.

Mengingat kedua komponen ini merupakan pilar utama penopang APBD, para legislator Tanah Bumbu secara aktif menggali informasi terkait mekanisme pengalokasian, sistem penyaluran, hingga regulasi terbaru yang berlaku.

Anggota Komisi II terdiri Rusdi, Abdul Rahim, Tarmiji, Muhammad Haris Fadillah, dan Gusti Erwin Arifin, secara bergantian membahas potensi dan kendala administrasi yang seringkali menghambat arus kas daerah.

Mereka menekankan pentingnya sinkronisasi data yang presisi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten guna menghindari keterlambatan penyaluran.

Kunjungan Komisi II DPRD Tanah Bumbu ini mempertegas fungsi legislatif sebagai pengawasan dalam pembangunan.

Sementara itu pihak BPKAD Kalsel memberikan paparan komprehensif mengenai kebijakan fiskal terkini yang diharapkan mampu meminimalisir celah hambatan birokrasi.

Membangun sinergitas agar setiap rupiah dari dana bagi hasil maupun hibah dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Tanah Bumbu melalui program pembangunan yang tepat sasaran.

Kegiatan yang turut didampingi oleh jajaran Sekretariat DPRD Tanah Bumbu Zainal Aqli, Nelly Sari, Yola Rosyaina, dan Bayu Hidayat itu ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga keberlanjutan fiskal daerah.

Kedua belah pihak instansi tersebut mendokumentasikan kegiatan dengan sesi foto bersama kemudian hasil konsultasi ini nantinya akan menjadi fondasi bagi DPRD Tanah Bumbu dalam menyusun postur anggaran yang mampu mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Bumi Bersujud. (MAS)