TANAH BUMBU, Goodnews.co.id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD Tahun Anggaran 2024 di ruang utama sidang DPRD Tanah Bumbu, Senin (16/6/2025).
Melalui juru bicaranya, Andi Asdar Wijaya, Fraksi PKB memberikan beberapa catatan sebagai masukan untuk Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.
“Pertama, kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mencermati tingginya sisa lebih perhitungan anggaran atau silva tahun anggaran 2024. Merekomendasikan perhitungan anggaran lebih matang agar tidak terjadi silva yang besar di tahun 2025 ini, mohon tanggapannya,” kata Fraksi PKB.
Kedua, Fraksi PKB megusulkan agar Pemerintah Daerah melakukan evaluasi dan memerintahkan kepada Perangkat Daerah terkait untuk terus melakukan terobosan dan inovasi dalam meningkatkan target dan realisasi pendapatan daerah.
Ketiga, Fraksi PKB menyarankan agar secepatnya Pemerintah Daerah melaksankan rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar tidak menghambat pelaksanaan program-program pemerintah di tahun 2025, dan menjadi bahan evaluasi ke depan agar lebih baik lagi sehingga persoalan dan kekurangan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya tidak terjadi lagi di tahun mendatang.
Keempat, Fraksi PKB mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bupati Tanah Bumbu beserta jajaran yang telah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran 2024.
“Kami mencatat beberapa capaian positif, namun juga perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja yang belum mencapai target. Kami berharap, Pemerintah Daerah dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan DPRD dan seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang lebih baik, untuk mewujudkan Kabupaten Tanah Bumbu Beraksi, maju, makmur, dan beradab dalam lima tahun mendatang,” tambah Fraksi PKB.
Kelima, Fraksi PKB mengapresiasi kinerja Pemerintah Daerah atas pertanggungjawaban APBD tahun 2024 berdasarkan audit BPK perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dengan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Fraksi PKB mengharapkan prestasi yang diraih selama ini dapat ditingkatkan dengan peningkatan kualitas disiplin Sumber Daya Manusia dan tetap mengedepankan sistem pengendalian internal dan memanfaatkan pengawasan melekat pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan baik. (E)
