JAKARTA, Goodnews.co.id – Pemerintah Provinsi Jakarta rotasi jajaran manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor transportasi publik. nama Johan Budi Sapto Pribowo, yang pernah menjabat sebagai Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada periode 2006 hingga 2014, ditunjuk sebagai salah satu Komisaris di PT Transportasi Jakarta (TransJakarta).
Penunjukan tersebut dilakukan oleh para pemegang saham di luar forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Jumat, 1 Agustus 2024 lalu.
Selain Johan Budi, dua nama lainnya juga resmi ditunjuk sebagai komisaris baru, yaitu Muhammad Ainul Yakin dan Zudan Arif Fakrulloh.
“Selamat bergabung di Transjakarta kepada Bapak Muhammad Ainul Yakin, Bapak Johan Budi Sapto Pribowo dan Bapak Zudan Arif Fakrulloh,” ujar Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Humas TransJakarta, Tjahyadi DPM, dalam pernyataan tertulis yang dikutip pada Minggu, 3 Agustus 2025.
Johan Budi dikenal luas sebagai figur publik yang memiliki pengaruh besar di bidang komunikasi, antikorupsi, dan politik.
Ia mengawali kariernya sebagai jurnalis sebelum bergabung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2006. Di lembaga antirasuah tersebut, Johan menjabat sebagai Juru Bicara selama delapan tahun, dari 2006 hingga 2014.
Dalam perannya itu, ia menjadi sosok representatif KPK yang dikenal tegas dan komunikatif, menyampaikan berbagai informasi penting terkait upaya pemberantasan korupsi kepada masyarakat luas.
Setelah masa tugasnya di KPK, Johan Budi dipercaya menjadi Juru Bicara Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 hingga 2019. Dalam peran tersebut, ia berperan sebagai jembatan komunikasi antara Istana dan masyarakat, menyampaikan kebijakan serta program pemerintah kepada publik.
Pada Pemilu 2019, Johan Budi berhasil terpilih menjadi anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan untuk masa bakti 2019–2024. Selama menjabat di parlemen, ia aktif terlibat dalam berbagai kegiatan legislasi dan fungsi pengawasan, memperkuat kiprahnya di kancah politik nasional.
Pada tanggal 1 Agustus 2025, Johan secara resmi ditunjuk sebagai salah satu komisaris PT Transportasi Jakarta (TransJakarta), perusahaan transportasi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya memperkuat kualitas layanan transportasi publik di wilayah ibu kota. (Nir)
