Oleh: Akram Sadli, S.Pd.I, M.Si, Pernah sekolah dan mondok di Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan
Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, pada tanggal 2 Maret 2026 melalui akun media sosialnya, menyatakan mengembalikan pembelian mobil dinas senilai Rp 8,49 miliar, peristiwa ini sangat patut diapresiasi masyarakat luas.
Mobil dinas tersebut adalah jenis Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e, berteknologi Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), yang diterima pada tanggal 20 November 2025, dikutip dari media Kompas.
Awalnya, pembelian mobil Rp 8,49 miliar ini dianggap masyarakat sebagai pembelian yang tidak tepat karena masih banyak persoalan lain yang lebih penting ketimbang membeli mobil mewah.
Tak butuh waktu lama, Rudy Mas’ud akhirnya mau mendengarkan “Suara Tuhan” yang disuarakan masyarakat melalui berbagai media sosial.
Perlu diketahui bahwa Kaltim saat ini menghadapi banyak tantangan seperti efisiensi anggaran, ketimpangan sosial, infrastruktur belum merata, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia masih menjadi pekerjaan besar. Dalam kondisi seperti itu, setiap rupiah dari APBD sangat berarti. Anggaran bukan hanya soal angka, tetapi tentang prioritas. Ketika muncul kesan bahwa dana publik digunakan untuk sesuatu yang dianggap mewah maka kepercayaan masyarakat bisa berkurang. Karena itu, keputusan membatalkan pembelian mobil tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab dan kepekaan dari Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.
Apresiasi ini bukan berarti kritik sebelumnya tidak tepat. Justru peristiwa ini menunjukkan bahwa kontrol publik berjalan dengan baik. Masyarakat menyampaikan pendapat, pemerintah merespons. Begitulah demokrasi seharusnya bekerja. Pemerintahan yang kuat bukan yang menolak kritik, tetapi yang mampu menjadikannya sebagai bahan perbaikan.
Keputusan ini juga menjadi pengingat bahwa di era keterbukaan, kebijakan tidak hanya dinilai dari aturan yang dipenuhi, tetapi juga dari rasa keadilan. Simbol kemewahan mudah menimbulkan jarak antara pemimpin dan rakyat. Kunci kepercayaan ketika masyarakat merasa lebih dekat.
Pengembalian mobil dinas itu bukan sekadar soal kendaraan. Ia menjadi tanda bahwa prioritas bisa ditinjau ulang. Jika sikap seperti ini terus dijaga maka kepercayaan masyarakat akan semakin kuat dan kepercayaan itu menjadi modal penting dalam menjalankan pemerintahan.
Saat ini Kaltim menjadi perhatian nasional dan internasional karena pembangunan Ibu Kota Nusantara berada di sana. Dengan posisi penting tersebut, setiap langkah pemerintah daerah ikut menentukan citra wilayah. Kebijakan yang bijak, sederhana, dan berpihak pada rakyat akan memperkuat kepercayaan publik.
Pada akhirnya, kepemimpinan bukan hanya tentang program besar dan proyek fisik. Ia juga tentang sikap dan perilaku. Tentang kemampuan mendengar, memahami, dan menyesuaikan diri dengan harapan masyarakat. Ketika pemimpin mampu menunjukkan empati dan peduli maka hubungan antara pemerintah dan masyarakat akan terasa lebih dekat.
Semoga ke depan, setiap kebijakan Gubernur Kaltim terus diambil dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Dengan begitu, Kaltim tidak hanya dikenal sebagai lokasi Ibu Kota baru Indonesia, tetapi juga sebagai daerah yang dikelola dengan adil, bijak, dan penuh tanggung jawab.
