PALANGKA RAYA – Wakil Bupati Muhammad Rusli mengunjungi Dinas Sosial Kota Palangkaraya dalam rangka studi komparasi tentang pemberian bantuan bagi masyarakat miskin.
Wakil Bupati Muhammad Rusli, Stafsus Bupati Tanah Bumbu Hamzah, dan pejabat Dinas Sosial Tanah Bumbu melakukan studi komparasi tentang mekanisme dan regulasi pemberian bantuan bagi yang membutuhkan bantuan dari kalangan orang miskin perorangan maupun kelompok.
Kegiatan ini dilakukan sebagai komitmen pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk memberikan perhatian, perlindungan, kesejahteraan, dan bantuan dari pemerintah daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemkab Tanah Bumbu konsisten dalam memperhatikan hak-hak warga miskin. Melalui regulasi yang ideal nantinya kita bisa merealisasikan penyaluran bantuan sesuai dengan prosedur,” katanya.
Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap regulasi daerah memperjuangkan nasib masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Kota Palangkaraya, Naimah, menyambut positif kehadiran Wakil Bupati Tanah Bumbu tersebut di Kota Palangka Raya ‘Kota Cantik’ untuk melakukan studi komparasi dalam memberikan pelayanan khusus bagi masyarakat miskin.
“Kami tersanjung mendapatkan kunjungan dari Wakil Bupati Tanah Bumbu Muhammad Rusli. Semoga hubungan kita (kedua daerah) selalu terjalin dan terjaga dengan baik,” sambut Naimah. Rabu (26/1/2022).
Secara kumulatif regional, Kalimantan Selatan menduduki provinsi terendah kemiskinannya di Indonesia. Tapi bila ditinjau berdasarkan kabupaten kota, Tanah Bumbu mengalami peningkatan jumlah orang yang miskin.
Data Bps.go.id menunjukkan, Tanah Bumbu pada tahun 2020 presentase penduduk miskin 4,60 persen dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 4,82 persen.
Masih menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan, kemiskinan diukur dari jumlah rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dalam memenuhi kebutuhan dasar berupa makanan dan bukan makanan.
Sehingga rumusan garis kemiskinan adalah, Garis Kemiskinan (GK) sama dengan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) ditambah Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Diantara penyebab kemiskinan di Kalsel adalah keterbatasan lapangan kerja. Keterbatasan ini akibat menumpuknya lulusan siswa sekolah dan lulusan sarjana sementara lapangan kerja yang tercipta sangatlah sedikit, dan skill lulusan sekolah dan lulusan sarjana yang masih kurang dalam memenuhi kebutuhan lapangan kerja.
Faktor kedua, minimnya upah yang diberikan oleh perusahaan atau pendapatan rendah perusahaan yang selalu ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak, akibatnya perusahaan memberikan upah yang seminim-minimnya.
Faktor ketiga, perilaku individu yang tidak bisa mengatur keuangan. Sehingga seringkali mementingkan gaya hidup dibandingkan kebutuhan hidup dan lupa menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran.
Faktor keempat, jumlah anggota keluarga yang banyak. Memiliki banyak anak tapi tidak bisa melanjutkan sekolah. Mereka punya kemampuan belajar tapi terkendala biaya sehingga pendidikan anak-anak rendah. (MAS)
