TANAH BUMBU, Goodnews.co.id – Pembangunan Tanah Bumbu tahun 2025 menghadapi tantangan cukup besar berdasarkan masalah yang dirangkum Bappelitbang.
Paparan Bappelitbang Kabupaten Tanah Bumbu dalam acara Diskusi Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2025, terungkap hasil evaluasi pembangunan, menyisakan 9 masalah utama.
Yaitu 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah akibat rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, 2) indeks keparahan kemiskinan masih tinggi, 3) pengangguran akibat tidak seimbang antara lapangan kerja dengan pencara kerja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selanjutnya, 4) daya saing tenaga kerja rendah, 5) tatanan sosial madani belum optimal, 6) pertumbuhan ekonomi belum inklusif dan rendahnya investasi di sektor sekunder dan tersier.
Kemudian, 7) kualitas dan kuantitas infrastruktur belum optimal, khususnya infrastruktur dasar, 8) pembangunan dengan nilai ekologi belum optimal, 9) kinerja pengelolaan Pemerintah Daerah belum optimal.
Oleh karena itu, isu strategus pembangunan Tanah Bumbu tahun 2025 adalah peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi, peningkatan infrastruktur, pembangunan berwawasan lingkungan, kinerja pengelolaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
Banyak masalah yang dirangkum oleh Bappelitbang, oleh karena itu, Bappelitbang berharap setelah Diskusi Konsultasi Publik, dapat dilanjutkan pembahasan secara detail pada forum Musrembang dan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Kepala Bidang P2EPD Bappelitbang Tanah Bumbu, Abdul Malik, menyampaikan agar dinas mengundang stakeholder terkait untuk memberikan masukan secara detail.
“Kami sudah diskusi dengan Bupati, Bupati meminta SKPD menyiapkan strategi untuk menyikapi semua masalah yang kami rangkum,” ucap Abdul Malik mendampingi Kepala Badan Bappelitbang Tanah Bumbu, Anwar Sadat, (20/2/2024).
Dalam forum Diskusi Publik di Pendopo Serambi Madinah ini, Bappelitbang mengundang jajaran Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Camat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). (MAS)
