BANDUNG, Goodnews.co.id – Kinerja pengelolaan APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2025 kembali mendapatkan apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan, pihaknya bersyukur bahwa fiskal Jawa Barat dari sisi kapasitas maupun kemandirian dinilai Pemerintah Pusat salah satu terbaik di Indonesia.
“Pendapatan daerah kita menembus Rp30 triliun dan PAD-nya sangat signifikan, 63 persen yakni Rp19 triliun,” katanya, Kamis (26/6/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, capaian ini menjadikan Provinsi Jawa Barat salah satu tertinggi di Indonesia, karena menurut catatan Kemendagri provinsi yang lainnya termasuk kabupaten kota pada umumnya PAD di bawah 50 persen.
“Belanja aparatur di APBD kita hanya di kisaran 30 persen sesuai dengan ketentuan. Pemerintah Daerah lain rata-rata itu di 40 persen, bahkan ada yang menembus 50 persen,” tutur Herman.
Herman Suryatman mengaku gembira karena saat pembukaan kegiatan retret Kepala Daerah Gelombang II di IPDN Jatinagor, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menyampaikan hasil evaluasi penyerapan APBD provinsi se-Indonesia.
“Menurut Pak Mendagri, untuk belanja ternyata yang terbaik, yang tertinggi penyerapannya adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. 38,19 persen artinya uang di Provinsi Jawa Barat bergulir dengan baik, jadi idle money-nya terbatas,” katanya.
Menurut Herman Suryatman, pengelolaan yang tepat ini menunjukkan APBD bisa menggerakkan perekonomian Provinsi Jawa Barat.
“Adapun untuk realisasi pendapatan kita pun sangat baik, menembus 41,80 persen sama salah satu yang terbaik. Ini barangkali ikhtiar kecil dari kami untuk sejahterakan warga masyarakat Jawa Barat,” katanya.
Meski pengelolaan fiskal sudah baik, menurutnya kini tinggal menyesuaikan arahan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait kualitas belanja APBD.
“Memastikan agar setiap rupiah dari APBD ini berorientasi kepada hasil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Herman.
Karena itu, Herman Suryatman mengajak warga Jawa Barat untuk turut mengawasi pelaksanaan APBD Provinsi.
“Kami sangat membuka diri untuk menerima masukan, saran, bahkan kritik semata-mata untuk Jawa Barat yang lebih baik,” pungkasnya. (E)
