TANAH BUMBU, Goodnews.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) menggelar Rapat Kerja Gabungan Komisi bersama Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, dan kelompok terkait dengan keluhan masyarakat Satui dan Angsana mulai persoalan debu jalan sampai tenaga kerja lokal.
Dalam rapat, DPRD Tanbu juga mengundang Camat Satui dan Angsana, PT Arutmin Indonesia Satui, PT Triveni, PT Wahana Baratama Minning, PT Bagong, PT BIB, PT PAMA, PT PPA, PT CK, Perusda Kepala Desa Sungai Cuka, Kepala Desa (Kades) Makmur Mulia, Kades Sungai Danau, Kades Berkat Mufakat, Kades Sinar Bulan, Kades Satui Barat, dan Kades Sejahtera Mulia.
Rapat Kerja Gabungan Komisi dipimpin Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu, H Hasanuddin, berlangsung di Ruang Rapat DPRD Tanah Bumbu pada Selasa (11/2/2025) untuk mencari solusi nyata atas permasalahan yang terus dikeluhkan masyarakat.
Permasalahan lingkungan di Kecamatan Satui dan Angsana kembali menjadi sorotan. Dalam rapat ini, DPRD Tanah Bumbu bersama instansi pemerintah dan perusahaan membahas berbagai isu krusial, seperti polusi debu yang mengganggu warga, penataan parkir bus karyawan yang semrawut, hingga mekanisme penerimaan tenaga kerja lokal yang masih menjadi polemik.
H Hasanuddin mengungkapkan, beberapa rekomendasi dari rapat sebelumnya telah mulai diterapkan oleh perusahaan, seperti pembangunan halte, penyediaan fasilitas pencucian kendaraan, suplai air bersih, serta penyerapan tenaga kerja lokal. Namun, masih banyak yang harus segera ditindaklanjuti.
Dalam rapat tersebut, tujuh poin penting kembali disepakati untuk memperbaiki kondisi lingkungan dan kesejahteraan warga. Yakni Penyediaan fasilitas pencucian kendaraan sebelum memasuki area kota guna mengurangi polusi debu, pengaturan lokasi penjemputan karyawan agar lebih tertata dan tidak mengganggu lalu lintas, penyediaan akses air bersih bagi masyarakat sekitar.
Kemudian optimalisasi dana PPM (Program Pemberdayaan Masyarakat) untuk mendukung BUMDes sekitar perusahaan, pembangunan rumah sakit swasta di dekat area operasional perusahaan guna meningkatkan akses layanan kesehatan, pembersihan jalan dalam kota secara gotong royong oleh Camat dan Kepala Desa serta perusahaan, dan penyusunan regulasi melalui Peraturan Bupati agar kebijakan ini memiliki dasar hukum yang kuat.
H Hasanuddin menegaskan, komitmen perusahaan sangat diperlukan agar kesepakatan ini benar-benar dijalankan.
“Jika seluruh pihak patuh dan bertanggung jawab, jalan-jalan di Kecamatan Satui dan Angsana akan jauh lebih bersih dan nyaman bagi warga,” ujarnya.
Masyarakat kini menantikan aksi nyata dari pemerintah dan perusahaan. Warga Kecamatan Satui dan Angsana berharap solusi yang disepakati kali ini bukan sekadar wacana, melainkan langkah nyata menuju lingkungan yang lebih baik. (E)
