TANAH BUMBU, Goodnews.co.id – Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUMP2) guna membahas tindak lanjut relokasi pedagang Pasar Bumi Pangeran Pagatan karena kondisi kian memprihatinkan dan mengancam keselamatan jiwa.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Andi Erwin Prasetya, dan dihadiri oleh perwakilan DKUMP2 serta Tim Perencana. Fokus utama pembahasan adalah desakan agar pedagang segera pindah ke lokasi Pasar Darurat sebelum hari raya Idulfitri. Berlangsung di ruang rapat komisi DPRD, Selasa (3/3/2026).
Kepala Dinas DKUMP2, Eryanto Rais, melaporkan bahwa kondisi struktur bangunan pasar lama di pagatan saat ini sudah dalam tahap membahayakan. Berdasarkan pemantauan mingguan, retakan pada dinding dan struktur bangunan terus melebar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami sangat mengkhawatirkan keselamatan pedagang dan pembeli. Sudah ada insiden pedagang kejatuhan material plafon hingga pingsan. Kami mengutamakan keselamatan mereka, meski kondisi pasar relokasi saat ini memang belum sempurna,” ujarnya.
Kekhawatiran memuncak mengingat tradisi lonjakan pengunjung pada H-2 dan H-1 menjelang lebaran. Pemerintah daerah khawatir beban massa yang membludak dapat memicu keruntuhan bangunan jika relokasi ditunda hingga setelah lebaran.
Menanggapi adanya permintaan pedagang untuk menunda relokasi hingga usai lebaran, Pimpinan rapat memberikan instruksi tegas. Ia menyatakan bahwa urusan keselamatan nyawa tidak dapat ditawar dengan alasan kebijakan atau diskresi apa pun.
“Masalah nyawa ini tidak ada kebijakan yang bisa kita berikan selain aturan ditegakkan. Silakan pindah, tempat sudah disiapkan. Jika terjadi apa-apa di sana (pasar lama), siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah Daerah sudah menyiapkan fasilitas, sehingga disiplin harus ditegakkan. Kalau perlu, kerahkan Satpol PP untuk membantu pemindahan,” tegas Andi Erwin.
Selain masalah tersebut, rapat ini juga menyoroti kendala teknis di lokasi relokasi, seperti tumpukan material kayu yang menghambat akses dan minimnya fasilitas penunjang.
Anggota Komisi II, Harmanuddin S.H menyarankan agar anggaran sebesar Rp225. 000.000 yang disepakati sebelumnya segera dicairkan untuk perbaikan jalan masuk, pemasangan lampu, dan penyediaan fasilitas WC umum. Hal ini bertujuan agar pedagang merasa nyaman dan pembeli bersedia datang ke lokasi baru.
“Jangan sampai kita hanya menyuruh pindah, tapi aksesnya masih sulit karena tumpukan kayu atau jalan rusak. Kami minta dinas segera merealisasikan anggaran tersebut untuk mendukung sarana di pasar relokasi,” ungkap Harmanudin.
Di akhir rapat, pihak DPRD juga memberikan catatan kritis terhadap kualitas pengerjaan bangunan pasar yang ada. Temuan di lapangan menunjukkan adanya material kayu yang melengkung dan pengerjaan yang tidak sesuai harapan meski menyerap anggaran yang cukup besar.
Melalui rapat ini, DPRD Tanbu berkomitmen untuk terus mengawal proses relokasi ini agar hak pedagang untuk berdagang secara layak terpenuhi, sembari memastikan kewajiban pemerintah dalam menjamin keselamatan publik tetap menjadi prioritas utama. (Iq)
