TANAH BUMBU, Goodnews.co.id – Fraksi Amanat Nasional Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu menyoroti perbaikan jalan aspan belum menjangkau jalan-jalan desa.
Ketua Fraksi Amanat Nasional Demokrat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Pawahisah Mahabban mengajukan pertanyaan mengenai Laporan Pertanggung jawaban Bupati Tanah Bumbu Anggaran Tahun 2022, dalam rapat paripurna Pemandangan Umum Fraksi di kantor DPRD, Kamis (8/6/2023).
Ia mencermati beberapa program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan pada anggaran tahun 2022 seolah-olah baik dan berhasil.
“Namun sayang, indikasi keberhasilannya masih sebatas terlaksananya program dan kegiatan serta terserapnya anggaran, terkait dengan dampak dari program atau bahkan tidak pernah maupun dijelaskan dalam LPj ini,” sebut Pawahisah Mahabbatan.
Bahkan ia menyebut beberapa program dan kegiatan SKPD hanya berjalan untuk memenuhi kebutuhan formalitas saja.
Salah satunya infrastruktur jalan, katanya, padahal infrastruktur punya peran penting bagi pertumbuhan ekonomi dan akses terhadap pelayanan publik.
Tantangan infrastruktur jalan yang dihadapi Kabupaten Tanah Bumbu masih harus ditingkatkan. Ia mengakui sebagai desa sudah memiliki akses jalan namun sebagian besar mengalami kerusakan. Ia pun menilai penyelenggaraan jalan masih belum maksimal.
Ia berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mau memperbaiki infrastruktur jalan, khususnya di Kecamatan Kusan Hilir.
“Misalnya di Desa Penyolongan, yang sampai sekarang belum dapat bahkan bau aspalnya saja belum pernah tercium,” tuturnya.
Belum lagi di Desa Rantau Panjang Hilir, jalan yang menghubungkan Desa Damar Indah dan Sumber Sari, kemudian jalan Desa Sumber Sari ke Desa Sungai Dua Laut, dan desa lainnya, yang dianggapnya perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
Oleh karena itu, dalam penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas LPj Bupati Tanah Bumbu anggaran tahun 2022 yang dipimpin Ketua DPRD Andrean Atma Maupani, Pawahisah Mahabbatan meminta penjelasan dari Pemerintah Daerah.
Selain itu, ia juga menyampaikan soal kesejahteraan petani dan nelayan, khususnya nelayan kecil. Ia menilai pendapatan mereka masih rendah bahkan disebut pendapatan atau upah petani dan nelayan lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan sektor lainnya.
Ditambah harga produksi yang tidak sebanding dengan pendapatan hasil petani atau nelayan. Harga pupuk, benih, BBM, alat tangkap ikan, dan kebutuhan lainnya meningkat tetapi kurang berdampak langsung pada kesejahteraan petani atau nelayan. (MAS)
