Karena Keterbatasan Pesawat, Pemerintah Akan Optimalkan Operasional Darat Atasi Karhutla

JAKARTA, Goodnews.co.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD memimpin Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Peningkatan Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) pada Masa El Nino Tahun 2023, di Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (09/10/2023).

Hadiri Gubernur Kalimantan Selatan(Kalsel) Sahbirin Noor atau Paman Birin diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Mahfud MD, menyampaikan sesuai prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) awal tahun 2023, Indonesia menghadapi iklim kering akibat fenomena El-Nino menyebabkan peningkatan kejadian karhutla.

Mahfud menerangkan keterbatasan pesawat beroperasi di udara, sehingga operasi darat akan diutamakan serta dimaksimalkan.

Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) juga terus dilakukan dengan koordinasi Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB).

Ia juga menyampaikan antisipasi untuk menyikapi Karhutla yang luar biasa pada masa El-Nino dengan meminta kepada seluruh Kementerian/Lembaga, Panglima TNI dan Kapolri, Kepala Daerah, Pangdam, Danrem, Kapolda, dan perusahaan, serta masyarakat untuk semakin meningkatkan kerjasama dan saling bahu membahu dalam upaya untuk menanggulangi karhutla sebagaimana amanat Inpres Nomor 3 Tahun 2020.

Selain itu ia juga menyatakan telah terjadinya peningkatan kejadian hotspot, luas area terbakar, serta terjadinya kabut asap di beberapa provinsi seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, sesuai laporan rutin dari kementrian Lingkungan Hidup dan Hutan (LHK).

“Manfaatkan teknologi untuk memantau titik hotspot agar selalu update dengan perkembangan Karhutla,” pinta Menko Mahfud MD.

Menko Polhukam akan melakukan penegakan hukum bagi pemilik lahan yang membakar secara sengaja atau karena kelalaian, termasuk kepada para pemegang izin yang menelantarkan lahannya.

Selanjutnya ia meminta agar tetap melakukan penataan ekosistem gambut dalam Kawasan Hidrologis Gambut dan menjaganya agar tidak kering.

Wakil Menteri LHK, Alue Dohong mendorong Kabupaten Kota Provinsi untuk segera menetapkan status siaga darurat yang ditindaklanjuti dengan penetapan Satgas dan Pembentukan Posko Pengendalian Karhutla bagi daerah yang sudah mengalami peningkatan jumlah Hotspot dan kejadian Karhutla, atau mengalami curah hujan yang rendah sesuai dengan prediksi BMKG. (A)