Kalsel Potensi Hilang Pendapatan 60 Miliar dari PT Bangun Banua

- Editor

Senin, 30 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANJARRBARU, Goodnews.co.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menemukan potensi kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Kalsel senilai Rp60 miliar setelah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024.

“Selain masalah penganggaran yang perlu dibenahi sedikit, ada potensi kehilangan pendapatan dari PT Bangun Banua Kalsel. Perusahaan ini mempunyai kewajiban atas penerimaan dividen dari PT Ambapers yang harusnya beberapa persen masuk ke kas daerah Provinsi Kalsel,” kata Kepala BPK Perwakilan Kalsel, Andriyanto, usai menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan daerah 13 kabupaten/kota se-Provinsi Kalsel di Kota Banjarbaru.

Ia mengungkapkan bahwa selama ini masih dikelola oleh PT Bangun Banua Kalsel, dan belum menyetor ke kas daerah Provinsi Kalsel sebagai PAD.

“Dalam pemeriksaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Kalsel dan 13 kabupaten/kota, salah satu hal penting yang kami rekomendasikan dan sampaikan kepada Bapak Gubernur Kalsel agar menginstruksikan Kepala Biro Perekonomian melakukan hal itu bersama perusahaan tersebut. Ini poin penting terkait PAD dalam pemeriksaan keuangan 2024,” ujar Andriyanto.

Andriyanto menjelaskan kisaran Rp60 miliar masih potensi serta belum ada hitungan tepatnya karena belum ada kesepakatan bersama antara pihak perusahaan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel.

Oleh karena itu, BPK merekomendasikan hal tersebut untuk segera dilakukan pembahasan lebih lanjut bersama pihak perusahaan, sehingga tidak ada potensi kehilangan PAD yang diperkirakan mencapai Rp60 miliar per tahun tersebut.

Baca Juga :  Menteri Maman Minta Kepala Daerah Tlerapkan Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan UMKM

Dalam pemeriksaan laporan keuangan daerah 2024, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemprov Kalsel dan 13 kabupaten/Kota, namun ada perbaikan yang secara umum ditemukan, yakni terkait pengelolaan kesalahan anggaran.

“Hasil pemeriksaan kami, tidak ada masalah yang signifikan baik di provinsi maupun di 13 kabupaten/kota. Seluruhnya masih bisa mempertahankan opini WTP,” ujar Andriyanto. (E)

📢 Bagikan artikel ini:

💡 Tips: Pilih style "Minimal" untuk tampilan thumbnail terbaik di WhatsApp

🖼️ Share Dengan Thumbnail

📱 Share Simple 🔥 Share Unique ⭐ Share Premium
🎯 Pilih style yang sesuai kebutuhan Anda

Berita Terkait

PAW, Istri Ganti Suami Jadi Anggota Dewan Banjarmasin
Mahfud MD: Tugas Media Itu Investigasi
Pukul dan Ancam Jurnalis, Ajudan Kapolri Minta Maaf
4 Bulan Jabat Kadis PUPR, TOPG Terjaring OTT KPK
Pemprov Jabar Capai APBD Tertinggi se-Indonesia
Dianiaya, Pro Jurnalis Media Siber Desak Aparat Tindak Cepat
Istri Bugil Pergok Suami Selingkuh dalam Mobil
Yusril Tolak Pendapat JK Terkait 4 Pulau Aceh

Berita Terkait

Senin, 30 Juni 2025 - 14:59 WIB

PAW, Istri Ganti Suami Jadi Anggota Dewan Banjarmasin

Senin, 30 Juni 2025 - 14:54 WIB

Kalsel Potensi Hilang Pendapatan 60 Miliar dari PT Bangun Banua

Senin, 30 Juni 2025 - 14:49 WIB

Mahfud MD: Tugas Media Itu Investigasi

Senin, 30 Juni 2025 - 12:44 WIB

Pukul dan Ancam Jurnalis, Ajudan Kapolri Minta Maaf

Senin, 30 Juni 2025 - 12:41 WIB

4 Bulan Jabat Kadis PUPR, TOPG Terjaring OTT KPK

Berita Terbaru

Nasional

PAW, Istri Ganti Suami Jadi Anggota Dewan Banjarmasin

Senin, 30 Jun 2025 - 14:59 WIB

Nasional

Mahfud MD: Tugas Media Itu Investigasi

Senin, 30 Jun 2025 - 14:49 WIB

Nasional

Pukul dan Ancam Jurnalis, Ajudan Kapolri Minta Maaf

Senin, 30 Jun 2025 - 12:44 WIB

Nasional

4 Bulan Jabat Kadis PUPR, TOPG Terjaring OTT KPK

Senin, 30 Jun 2025 - 12:41 WIB