TANAH BUMBU – Fraksi PKB ajukan sejumlah pertanyaan tentang raperda penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan penyelenggaraan Irigasi dalam rapat paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi di gedung DPRD Tanah Bumbu Desa Sepunggur. Selasa (8/3/2022).
Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, dipimpin Wakil Ketua II DPRD, Agoes Rakhmady.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memandang bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha harus terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
“Kami mengapresiasi adanya raperda ini dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha di Kabupaten Tanah Bumbu.” Kata Haris Fadillah menyampaikan Pandangan Umum fraksi PKB.
“Besar harapan kami raperda ini diiringi semangat masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu untuk mendongkrak potensi ekonomi dan juga kami mendorong pemerintah kabupaten Tanah Bumbu untuk terus mematangkan sistem perizinan yang memudahkan masyarakat, lebih efektif dan sederhana serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan, dan dapat dipertanggung
jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.” Jelas Haris Fadillah.
Meski fraksi PKB memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang pengajukan raperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha tapi fraksi PKB juga memberikan saran dan pertanyaan.
“Kami menyarankan perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan terpadu satu pintu untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan
berusaha secara tertib.” Sarannya.
Adapun sanksi administratif dalam pasal 46 ayat 2 huruf d, soal pembekuan perizinan berusaha dalam raperda. Fraksi PKB menyarankan agar dilakukan pemberhentian
sementara perizinan berusaha saja.
Selanjutnya pada Raperda usulan eksekutif tentang Penyelenggaraan Irigasi, Fraksi PKB mengingatkan bahwa Tanah Bumbu memiliki keunggulan di sektor pertanian sehingga teknologi dalam pelaksanaan manajemen irigasi memiliki peran sangat penting.
Oleh sebab itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mempertanyakan bagaimana eksekutif menjamin kebutuhan air petani dari irigasi, mengingat petani saat ini masih sangat tergantung dengan curah hujan.
Fraksi juga memandang perlu ada keseimbangan antara rencana irigasi dan pembangunan embung di desa-desa agar pemanfaatan dapat dioptimalkan.
Fraksi PKB berharap pembangunan irigasi dapat terencana dengan baik, dan selaras dengan rencana pembangunan Bendungan Kusan, agar tidak lagi memikirkan pola pembagian air dari Bendungan Kusan ke lahan pertanian masyarakat.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB Hasanuddin Abdul Murad menyampaikan Partai Kebangkitan Bangsa akan selalu menjadi garda terdepan dalam mewujudkan visi misi Bupati Tanah Bumbu Abah Zairullah Azhar periode 2021-2024.
“PKB akan selalu menjadi garda terdepan mengawal dan mewujudkan visi misi bupati yang sudah terimplementasi di RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu.” jelas Hasanuddin.
Rapat Paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD dihadiri Bupati Tanah Bumbu yang diwakili Asisten III Andi Amiruddin, beserta Kepala-Kepala SKPD, dan undangan. (MAS)
