Fraksi PKB Minta Prioritaskan Masyarakat Dibandingkan Belanja Kebutuhan Birokrasi

TANAH BUMBU, Goodnews.co.id – Fraksi PKB meminta pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu agar memprioritaskan kebutuhan masyarakat seperti kesehatan, perekonomian, sosial, dibandingkan kebutuhan belanja birokrasi, Senin (9/10/2023).

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa melalui Juru Bicaranya Haris Fadillah mengapresiasi Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daeran (RAPBD) yang ditandatangani oleh eksekutif dan legislatif, namun Fraksi PKB memberikan beberapa catatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Belanja dalam APBD tahun 2024 direncanakan Rp 2.625.283.540.226, jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2023, setelah pembahasan, sebesar Rp 2.268.177.675.120 atau dapat dikatakan belanja daerah mengalami kenaikan, sehingga Fraksi PKB mempertanyakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai kenaikan belanja tersebut.

Kedua, Fraksi PKB menyampaikan agar belanja daerah mendahulukan efisiensi belanja kebutuhan masyarakat, karena menurutnya, belanja kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibandingkan kebutuhan birokrasi. Untuk itu, Fraksi PKB meminta agar memenuhi hak masyarakat di bidang kesehatan dan kesejahteraan, yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Ketiga, berkaitan dengan target pendapatan tahun 2023 dengan target pendapatan 2024, Fraksi PKB menyebut mengalami penurunan 6,85 persen, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan pendapatan.

“Kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa kepada Pemerintah Daerah agar melakukan pemetaan dan basis data untuk mendapatkan data yang akurat dan terkini, dalam menyusun program strategi pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Tanah Bumbu,”

Untuk menjadikan sektor unggulan sehingga dapat memberikan dampak ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Keempat, terkait penurutan target PAD, Fraksi PKB menilai perlu menyikapi dengan meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi, dan upaya pelayanan menggunakan system dan digitalisasi, dan harus disosialisasikan kepada masyarakat umum.

Fraksi PKB juga menyarankan agar anggaran difokuskan pada RPJMD sesuai visi misi membangun Tanah Bumbu yang unggul, maju, mandiri, relijius, dan demokratis.

Serta perencanaan kegiatan tersusun secara cermat dan terukur agar tetap mengacu pada program-program prioritas sebagai respon terhadap tantangan di bidang kesehatan, pemulihan ekonomi, sosial, dan sebagainya.

Terakhir, Fraksi PKB meminta Pemerintah Daerah agar pada tahap pembahasan RAPBD, dilakukan secara transparan, professional, dan mengedepankan kepentingan Masyarakat.

Rapat paripurna dalam rangka Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi di DPRD ini dihadiri Sekretaris Daerah Ambo Sakka, Kepala SKPD, Anggota DPRD, para undangan, dan dipimpin Said Ismail Kholil Alaydrus, disaksikan Ketua DPRD Andrean Atma Maulani. (MAS)