TANAH BUMBU, Goodnews.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) menyoroti transparansi penggunaan dana hibah Pilkada 2024 dalam Rapat Kerja Gabungan Komisi DPRD Tanah Bumbu dengan KPUD Tanah Bumbu terkait evaluasi anggaran tahun 2024 sebagai bentuk fungsi pengawasan yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Tanah Bumbu, Rabu (12/2/2025).
Dalam forum rapat, Ketua KPU Tanah Bumbu, Puryadi, memaparkan, total anggaran Rp32,4 miliar telah dialokasikan untuk berbagai keperluan, terutama honorarium dan operasional badan ad hoc seperti PPK, PPS, KPPS, serta petugas ketertiban TPS.
Menurut Puryadi, hingga 31 Desember 2024, realisasi anggaran mencapai Rp31,4 miliar. Sementara Rp1,04 miliar masih dalam proses pencairan untuk pembayaran honor petugas serta evaluasi penyelenggaraan Pilkada.
“Sebagian besar anggaran digunakan untuk operasional teknis di lapangan, terutama honorarium petugas,” jelas Puryadi.
Rincian penggunaan dana hibah Rp32,4 miliar, pertama, tahapan persiapan dan pelaksanaan sebesar Rp4,8 miliar, digunakan untuk sosialisasi tahapan Pilkada, termasuk program KPU Goes to School bagi pemilih pemula, sosialisasi berbasis keagamaan seperti Tanah Bumbu Bershalawat, serta peluncuran Pilkada Serentak 2024.
Kedua, penyelenggaraan pemilihan sebesar Rp6,9 miliar, meliputi pelaksanaan kampanye, verifikasi persyaratan calon, distribusi logistik, dan pemungutan suara.
Ketiga, operasional dan administrasi Kantor KPU sebesar Rp598 juta, dialokasikan untuk biaya perkantoran, honor pengelola keuangan, pemeliharaan kendaraan operasional, serta administrasi logistik.
Keempat, honorarium dan operasional badan ad hoc sebesar Rp19,1 miliar, termasuk honor untuk 60 anggota PPK, 471 PPS, 1.092 PPDP, serta 3.850 anggota KPPS. Anggaran ini juga mencakup seragam, perlengkapan, serta bimbingan teknis bagi badan ad hoc.
Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu, H Hasanuddin, menegaskan bahwa publik berhak mengetahui detail pengeluaran untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dana.
“Kami ingin laporan lebih rinci agar tidak ada polemik di kemudian hari,” tegas Hasanuddin.
Menanggapi hal tersebut, Puryadi menyampaikan, pihaknya siap memberikan laporan lebih detail dan menyesuaikan anggaran sesuai kebutuhan teknis.
Dengan adanya forum rapat ini, DPRD Tanah Bumbu ingin memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak ada lagi polemik di masyarakat terkait dana hibah KPU Tanah Bumbu. (E)
