TANAH BUMBU, Goodnews.co.id – Rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Dalam Rangka Pembahasan RAPBD tahun 2024.
Meski pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD), Anggota Banggar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta pemaparan tingkat penyerapan anggran perubahan tahun 2023 kepada Dinas Lingkungan Hidup.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Rahmat Prapto Udoyo menjelaskan untuk target anggaran 2023 sampai dengan anggaran perubahan sebesar Rp 35 miliar, kemudian target retribusi atau pendapatan sebesar Rp 7.750.000.000.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sampai dengan bulan Oktober, realisasi fisik keuangan sampai dengan Oktober 78,60 persen, kemudian keuangan 60,09% dan capaian realisasi pendapatan sebesar 65,90%.
Pendapatan DLH terbagi dua, pertama, dari retribusi sampah, yang ditargetkan 1,5 Miliar, dan sampai dengan bulan Oktober mencapai Rp 965.092.000 atau 64,34 persen.
Sedangkan retribusi dari laboratorium lingkungan untuk target sampai dengan perubahan Rp 6.250.000.000, dengan realisasi Rp 4.141.776.044 atau 66,27 persen.
Rahmat menyampaikan optimisme, target fisik dan keuangan akan mencapai 89,58 persen.
“Tetapi setelah perubahan, realisasi fisik sudah cukup signifikat, tinggal realisasi keuangan saja,” ungkap Rahmat yang pernah menjadi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
Berdasarkan pada hasil asistensi DLH pada perubahan, katanya, cukup membantu dalam meningkatkan pendapatan.
“Saat ini dibantu oleh PUPR, ada beberapa TPS yang dibangun kemudian beberapa tambahan alat berat untuk oprasioanl pengelolaan TPS dari PUPR kemudian tambahan operasional berupa mobil pick up dari BPKAD yang dioprasionalkan ke seluruhan di DLH,” jelasnya dalam rapat Banggar di DPRD Tanah Bumbu, Senin (6/11/2023).
Selanjutnya berkaitan RAPBD tahun anggaran 2024, DLH Tanah Bumbu memiliki pagu Rp 45.582.652.925 Rahmat menyebutkan bahwa angka sebesar itu sebagian besar untuk gaji ASN, Non ASN, dan tunjangan ASN bagi 459 orang.
Untuk gaji ASN, Non ASN, dan tunjangannya sejumlah 41,20% atau Rp 18,779,363,813. Kedua, belanja penunjang urusan pemerintah 13,12% setara Rp 5.980,674,512. Ketiga BLUD senilai 9,87% setara 4,500,000,000.
Selanjutnya, keempat persampahan senilai 21,04% setara Rp 9,592,225,900. Kelima RTH senilai 11,00% setara Rp 5,014,119,600, dan terakhir, teknis Lingkungan Hidup lainnya terdiri dari KLHS, RPPLH, Pemantauan, Pengawasan, Adiwiyata, MHA, GEK, Proklim, Rehabilitas, Pengaduan, Fasilitas, Psm dan lain-lain senilai 3,77% setara Rp. 1,716,269,100.
Rahmat juga menyampaikan dari rincian yang telah dipaparkan ada beberpa rincian DBH sawit yang belum masuk tahun 2023, dan yang akan dilaksanakan di tahun 2024.
Rapat Pokja Banggar DPRD dipimpin I Wayan Dharma, juga Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). (AO)
