1 Juli 2024 NIK Berlaku Sebagai NPWP

Mulai 1 Juli 2024, program Satu Data Indonesia Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi meluncurkan layanan perpajakan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 16 digit, dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU).

Hal ini diatur dalam PER-6/PJ/2024 Penggunaan Nomor Induk Kependudukan Sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak Dengan Format 16 (Enam Belas) Digit, dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha Dalam Layanan Administrasi Perpajakan tanggal 28 juni 2024.

Menurut PER-6/PJ/2024, yang dimaksud Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Sedangkan pengertian Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

Pertimbangan mulai diberlakukan NIK sebagai NPWP adalah untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak dan pihak lain serta memberikan kecukupan waktu bagi para pihak dalam menyiapkan sistem administrasi yang menggunakan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit, dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha,
Ruang Lingkup layanan administrasi yang dapat dimanfaatkan dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak, meliputi:

1. pendaftaran Wajib Pajak (e-Registration);
2. akun profil Wajib Pajak pada DJP Online;
3. informasi konfirmasi status Wajib Pajak (info KSWP);
4. penerbitan bukti potong dan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (e-Bupot 21/26);
5. penerbitan bukti potong dan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi (e-Bupot Unifikasi);
6. penerbitan bukti potong dan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 instansi pemerintah dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi instansi pemerintah (e-Bupot Instansi Pemerintah);
7. pengajuan keberatan (e-Objection).

Dalam hal sistem administrasi Pihak Lain belum siap digunakan untuk menyelenggarakan layanan administrasi menggunakan NIK masih dapat menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit dalam layanan administrasi yang mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Tujuan

1. Integrasi Data: Mengintegrasikan data kependudukan dengan data perpajakan untuk memudahkan pengawasan dan administrasi.
2. Efisiensi Administrasi: Mempermudah administrasi dan mengurangi redundansi data, sehingga layanan kepada wajib pajak menjadi lebih efisien.
3. Peningkatan Kepatuhan: Meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena basis data yang lebih akurat dan komprehensif.
4. Pencegahan Penyalahgunaan: Mencegah penggunaan NPWP ganda atau palsu yang seringkali digunakan untuk menghindari pajak.

Manfaat

1. Kemudahan Proses: Proses administrasi perpajakan menjadi lebih sederhana karena menggunakan satu nomor identifikasi yang sama dengan KTP.
2. Akurasi Data: Memastikan data wajib pajak lebih akurat dan up-to-date karena menggunakan data kependudukan yang selalu diperbarui.
3. Peningkatan Pendapatan Negara: Dengan peningkatan kepatuhan dan pengawasan yang lebih efektif, pendapatan pajak negara diharapkan meningkat.
4. Kemudahan Akses Layanan: Wajib pajak dapat lebih mudah mengakses layanan perpajakan secara online dengan verifikasi yang lebih cepat dan aman.

Implementasi NIK sebagai NPWP merupakan langkah strategis dalam upaya modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Meskipun menghadapi beberapa tantangan, manfaat jangka panjang dari kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi sistem perpajakan dan perekonomian negara secara keseluruhan. Dengan regulasi yang jelas, dukungan teknologi, dan sosialisasi yang efektif, diharapkan kebijakan ini dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Penulis: Penyuluh Pajak Ahli Muda KPP Pratama BAtulicin, Asrul