TANAH BUMBU, Goodnews.co.id – Setidaknya ada 3 tantangan pembangunan sumber daya manusia di Tanah Bumbu, yakni pendidikan, lapangan kerja, dan kemiskinan.
Dalam paparan Bappedalitbang Tanah Bumbu, Serambi Madinah, Selasa, (20/2/2024), dalam Diskusi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025, menunjukkan permasalah pendidikan, lapangan kerja dan kemiskinan, masih menjadi tantangan utama untuk menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Permasalahan utama kita adalah rendahnya IPM,” kata Abdul Malik, Kepala Bidang P2EPD mewaliki Kepala Bappedalitnang Kabupaten Tanah Bumbu, Anwar Sadat.
Rendahnya IPM Tanah Bumbu dipengaduhi akibat rata-rata sekolah dan harapan lama sekolah masih rendah.
Menurutnya, rendahnya rata-rata sekolah dan harapan lama sekolah karena banyak warga Tanah Bumbu pada usia sekolah tetapi putus sekolah, sehingga ia berharap angka putus sekolah dapat diminimalisir.
Banyak diantara mereka berusia 30, 40, 50 tahun, dan berjualan di pasar. Persoalannya, katanya, pembagian IPM memasukkan usia mereka sehingga selalu menjadi masalah.
Sehingga ia berharap kepada Dinas Pendidikan, mengajak mereka mau kembali sekolah dengan menempuh pendidikan paket B atau paket C.
Tantangan kedua, Abdul Malik menyoroti indeks kemiskinan Tanah Bumbu masih tinggi. Ia menyebutnya kemiskinan masih pada kisaran angka 17.000 orang di bawah garis kemiskinan.
Kemudian tantangan ketiga, angka pengangguran masih relatif tinggi. Pengangguran ini timbul akibat pertumbuhan lapangan kerja dengan pencari kerja tidak seimbang.
“Ini juga salah satu faktor mengapa pengangguran lambat menurun,” katanya.
Salah satu penyebabnya adalah skil atau daya saing tenaga kerja Tanah Bumbu masih rendah dari kebutuhan standar perusahaan.
Menurut Malik, berdasarkan informasi dari beberapa perusahaan bahwa kualitas tenaga kerja Tanah Bumbu belum memenuhi standar, sehingga menjadi tugas bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk mengatasinya.
Ia berharap bagaimana tenaga kerja Tanah Bumbu dapat dilatih untuk memenuhi standar kebutuhan perusahaan atau lapangan kerja.
Ia juga berharap Disnakertrans memetakan kebutuhan-kabutuhan lapangan kerja, membuat MoU dengan perusahaan-perusahaan, dan memenuhi tenaga kerja terampil yang mereka butuhkan.
Ia menjelaskan tenaga kerja yang diterima di perusahaan cenderung pada bidang pertanian, industri, pergudangan, dan sebagainya. Sehingga ia berharap pelatihan diarahkan sesuai kebutuhan lapangan kerja.
Diskusi Pablik ‘Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Tanah Bumbu,’ dibuka Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Aryanto Rais, dengan mengundang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daearah (DPRD) Tanah Bumbu, Komite Perencana Pembangunan Daeah, Staf Khusus Bupati, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Camat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Tanah Bumbu. (MAS)
