TANAH BUMBU, Goodnews.co.id – DPRD Kabupaten Tanah Bumbu melalui Komisi II menggelar rapat kerja bersama pihak PT Pertamina Patra Niaga, perwakilan SPBU se-Kabupaten Tanah Bumbu, Organda, serta unsur pemerintah daerah terkait penyaluran dan sulitnya mendapatkan BBM, Kamis (7/5/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang rapat utama DPRD Tanah Bumbu itu dipimpin Ketua Komisi II DPRD Tanah Bumbu, Andi Erwin Prasetya. Suasana rapat berlangsung dinamis dengan berbagai pandangan, masukan, hingga sorotan terhadap distribusi BBM di daerah yang dikenal sebagai kawasan pertambangan dan perkebunan tersebut.
Turut hadir dalam rapat tersebut Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andre Atma Maulani, Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu, H. Hasanuddin, Ketua Fraksi PDIP DPRD Tanah Bumbu, I Wayan Sudharma, Ketua Badan Kehormatan DPRD Tanah Bumbu, Abdul Rahim, Ketua Bapemperda DPRD Tanah Bumbu, Harmanuddin, Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu, Bobby Rahman, serta anggota Komisi II DPRD Tanah Bumbu, Abdul Haris.
Dalam forum tersebut, sejumlah persoalan terkait distribusi dan pengawasan penyaluran BBM menjadi perhatian bersama. Berbagai masukan dan pandangan disampaikan peserta rapat, termasuk mengenai tingginya kebutuhan BBM di wilayah Tanah Bumbu yang memiliki aktivitas pertambangan, transportasi, dan perkebunan cukup besar.
Pihak Pertamina yang hadir dalam rapat turut memberikan penjelasan terkait kondisi distribusi BBM, mekanisme penyaluran, hingga tantangan yang dihadapi di lapangan. Sementara itu, perwakilan SPBU juga menyampaikan kondisi distribusi dan pelayanan BBM di wilayah masing-masing.
Rapat berlangsung cukup terbuka dan beberapa kali diwarnai perdebatan dalam pembahasan penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran. Sejumlah peserta rapat juga menyinggung pentingnya pengawasan distribusi BBM di tengah tingginya aktivitas ekonomi dan transportasi di daerah.
Ketua Komisi II DPRD Tanah Bumbu, Andi Erwin Prasetya, menegaskan rapat tersebut menjadi bagian dari upaya pengawasan DPRD terhadap distribusi BBM agar kebutuhan masyarakat tetap terjaga dan penyalurannya berjalan sesuai ketentuan.
Rapat kerja itu diharapkan dapat menjadi ruang koordinasi antara DPRD, pemerintah daerah, Pertamina, SPBU, dan unsur terkait lainnya dalam menjaga stabilitas distribusi BBM di Kabupaten Tanah Bumbu. (dir)
