TANAH BUMBU – Kembali dingin setelah panas Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka Pengambilan Keputusan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023 yang digelar Senin kemarin (31/10/2022), Fraksi Gerindra ngotot walk out.
Sempat ada yang menyebutkan, ada dari dari Fraksi Gerindra DPRD Tanah Bumbu menghadap Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar di Kantor Bupati di Jalan Dharma Praja sore hari setelah Rapat Paripurna di DPRD.
Hari ini (1/11/2022), kata Zairullah Azhar, permasalahan RAPBD dan DAK sudah selesai, karena sudah dikomunikasikan dengan teman-teman fraksi dan mereka memahami. Karena jika tidak disahkan konsekuensinya mereka tidak dapat gaji, insentif, dan tunjangan selama satu tahun.
“Alhamdullah ini semua selesai dan saya sebagai orang tua berharap ke depannya tidak terulang lagi,” kata Zairullah Azhar.
Sebelumnya, Bupati HM Zairullah Azhar tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi alasan Fraksi Gerindra melakukan aksi walk out (meninggalkan rapat).
Padahal penetapan pengambilan keputusan RAPBD 2023 merupakan hal penting karena hal tersebut menyangkut kepentingan masyarakat Tanah Bumbu sepanjang tahun 2023.
“Saya sedih kalau terjadi penolakan dan membuat APBD 2023 menjadi batal sehingga akhirnya kita di daerah tidak dapat apa-apa, apalagi ini semua demi kepentingan seluruh masyarakat Tanah Bumbu,” ujar Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar, Selasa (1/11/2022) di Batulicin.
Jika penolakan tersebut berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada RAPBD 2023, Zairullah mengatakan, bukankah surat edaran DAK sudah keluar, tetapi memang besaran dana belum disebutkan. Kalau pun Fraksi Gerindra melihat ada sedikit masalah, sebaiknya diperbaiki, tetapi ia menghimbau lebih mengutamakan kepentingan masyarakat.
Bupati menjelaskan, dana DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBD (Pusat) yang dialokasikan untuk daerah tertentu dengan tujuan mendanai kegiatan khusus atau urusan daerah, dan sesuai dengan prioritas nasional.
Dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tanah Bumbu saat ini sangat terbatas katanya, sehingga pemerintah daerah berusaha meraih dana DAK dari pemerintah pusat, memperolehnya pun bukan pekerjaan mudah, butuh perjuangan yang sangat luar biasa.
Untuk diketahui, dana DAK tidak semua Kabupaten di Kalimantan Selatan menerima dana itu, hanya 6 Kabupaten atau Kota saja yang menerima, termasuk Kabupaten Tanah Bumbu yang menerima dana DAK terbesar. Dana itulah yang nantinya digunakan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat Bumi Bersujud.
Untungnya, 4 Fraksi di DPRD yaitu Fraksi PKB, Fraksi Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi gabungan Amanat Nasional Demokrat menerima dan menyetujui keputusan APBD 2023.
Zairullah Azhar mengakui bahwa proses di DPRD sangat dinamis dalam mengambil keputusan. Namun ia berharap semua keputusan yang diambil mendahulukan kepentingan masyarakat.
“Andai saja pada saat itu, saya selaku Bupati salah dalam mengambil sikap dan langkah tentu masyarakat tidak percaya lagi ke Bupati,” Ujarnya. (MAS)
