TANAH BUMBU, Goodnews.co.id – DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menggelar rapat gabungan komisi bersama Inspektorat Daerah, Bagian Layanan Pengadaan (BLP), Bagian Hukum Setda, serta Sekretariat DPRD, membahas pengadaan makan minum saat reses di Kantor DPRD Tanah Bumbu, Sepunggur, Senin (19/1/2026).
Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu, Sya’bani Rasul, memimpin rapat dengan landasan hukum Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 sebagai perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Pembahasan ini fokus pada penguatan sistem e-katalog dan e-purchasing. Dalam regulasi tersebut, transaksi pengadaan dengan nilai di atas Rp200 juta yang diwajibkan melalui mekanisme e-purchasing yang dikelola Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kecuali dalam kondisi tertentu seperti produk tidak tersedia atau terdapat pertimbangan teknis dan efisiensi yang mendesak.
Pihak Sekretariat DPRD Tanah Bumbu menjelaskan, rapat tersebut bertujuan menyinkronkan penganggaran pengadaan makan dan minum untuk kegiatan reses 35 anggota DPRD yang dilaksanakan tiga kali dalam setahun dengan total anggaran sekitar Rp1,2 miliar.
Mengingat tantangan wilayah pelosok dan jauh dari perkotaan, Sekretariat DPRD mengusulkan agar pengadaan dalam kegiatan reses dapat dilakukan secara luring atau konvensional.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan BLP Tanah Bumbu menegaskan bahwa setiap pengadaan di atas Rp200 juta wajib dilakukan melalui e-purchasing atau tender sepanjang produk yang dibutuhkan tersedia dalam sistem.
Sebagai tindak lanjut, Sekretariat DPRD bersama Inspektorat dan Bagian Hukum Setda berencana melakukan studi banding ke daerah lain untuk mencari referensi pengelolaan anggaran serupa.
“Kami akan mencari referensi di kabupaten atau kota lain sebagai percontohan,” ujar Sya’bani Rasul usai rapat.
Ia mengakui, pencarian referensi tersebut berpotensi menghadapi tantangan karena regulasi dalam Perpres tersebut masih tergolong baru bagi banyak Sekretariat DPRD.
“Jika belum ditemukan formula yang sesuai, maka akan diusulkan Peraturan Bupati sebagai solusi,” tambahnya. (dir)
