BOGOR, Goodnews.co.id – Prof Sutan Nasomal mengungkapkan kekesalannya atas pembiaran Anggota Dewan Perwakilan Raykat (DPR) dan DPRD pelaku judi online.
Ia menyebutkan sebanyak 63.000 transaksi judi online di Indonesia dengan jumlah Rp 25 miliar. Ini membuktikan, katanya, para elit politik tidak memiliki moral dan tidak mematuhi hukum.
Tidak adanya pemanggilan Anggota DPR RI dan DPRD oleh pihak penegak hukum, menjadi perhatian kusus masyarakat luas.
“Semua Fakultas hukum, para pakar hukum, dan mahasiswa hukum, sangat menyayangkan bila penegak hukum tidak mau menangkap anggota elit legislatif DPR RI dan DPRD yang terbukti melakukan judi online,” sebut Prof Dr. Sutan Nasomal, S.Pd.I, SE, SH, MH, LLB, LLM, PhD, juga penasehat hukum media Goodnews.co.id, saat dihubungi melalui WhatsApp, minggu (28/7/2024).
Ia tidak menginginkan hukum tajam pada masyarakat bawah tapi tumpul terhadap Anggota DPR maupun DPRD. Ia pun menghimbau para anggota dewan yang terlibat judi online mundur dari jabatannya.
Sementara dasar hukum larangan judi tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 bis Ayat (1). Kemudian larangan praktik judi online dibahas khusus dalam UU ITE Pasal 27 Ayat (2) No.11 Tahun 2008 dan serta Pasal 45 Ayat (2) No.19 Tahun 2016. Disebutkan bahwa hukuman pelaku judi adalah hukuman paling lama 6 tahun kurungan dan/atau denda hingga Rp1 miliar.
Pada ketentuan Pasal 303 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.
Kemudian judi online menurut UU ITE, yakni perjudian yang dilakukan secara online di internet diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang menerangkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
Pasal 45 ayat (2) UU 19/2016 menerangkan bahwa pelaku judi online dipidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.
Prof Sutan Nasomal berharap para pejabat tinggi negara dan penegak hukum dapat dapat melaksanakan kewajibannya dan tidak membiarkan elit legislatif bebas berjudi tanpa disentuh hukum. (MAS)
