Liga Tim Jadi Trend di Kementerian Merah Putih

JAKARTA, Goodnews.co.id – saat ini kementerian merah putih kepemimpinan Presiden Brabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tren membuat tim untuk menyelesaikan masalah dan program kerja.

Pertama: Tim 3 Menteri

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Keuangan, serta Kementerian BUMN membentuk tim teknis yang akan aktif dari Rabu (19/2/2025).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengungkapkan, tim teknis ini akan melakukan finalisasi prosedur skema pembiayaan Program 3 Juta Rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyebut tim teknis ini nantinya akan dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara.

Sri Mulyani menegaskan dukungan Kementerian Keuangan terhadap Program 3 Juta Rumah. Pihaknya akan berusaha membantu menyusun formula skema pembiayaan terbaik yang dapat membantu program tersebut tercapai.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah membantu dalam penyediaan pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan jumlah penerima manfaat mencapai 220 ribu unit rumah. Nilai APBN yang telah dialokasikan untuk mendukung pembiayaan ini disebut mencapai Rp18 triliun.

“Kita sudah menempatkan atau di dalam Undang-Undang APBN 2025 untuk memberikan dukungan 220 ribu rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah. Itu sudah dialokasikan Rp18 triliun dalam bentuk FLPP untuk fasilitas likuiditas yang dikombinasikan dengan PMN di PT SMF untuk mendukung 220 ribu MBR yang pinjamannya bunganya hanya 5 persen 20 tahun,” jelas Sri Mulyani.

Terkait Kementerian PKP mendapatkan tambahan insentif likuiditas makroprudensial sebesar Rp80 triliun dari Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan berperan sebagai pihak yang melakukan penyelarasan kebijakan dengan instrumen keuangan.

Nilai insentif likuiditas makroprudensial Rp80 triliun ini akan diberikan oleh Bank Indonesia secara bertahap.

“Kami menyediakan sekarang adalah Rp23,19 triliun. Dari hasil diskusi tadi kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” kata Gubernur BI, Perry Warjiyo, di Kantor Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

Kedua: Tim Pengawasan Kualitas BBM

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, akan membentuk tim untuk memberikan kepastian spesifikasi Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai dengan ketentuan.

Adapun spesifikasi BBM mengacu pada ketentuan Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) yang berada di bawah Kementerian ESDM.

“Kami akan menyusun tim dengan baik untuk memberikan kepastian agar masyarakat membeli minyak berdasarkan spesifikasi dan harganya,” kata Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Pembentukan tim ini untuk merespon keresahan masyarakat terkait kualitas BBM, seiring dengan adanya dugaan kasus korupsi yang menyebabkan empat petinggi subholding PT Pertamina (Persero) ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Terkait pembelian minyak RON 90 dan RON 92 itu, Bahlil mengatakan, pihaknya memang tengah melakukan penataan terhadap izin-izin impor BBM. Penataan ini dibarengi dengan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan impor BBM.

“Makanya sekarang di izin-izin impor kita terhadap BBM, tidak satu tahun sekaligus, kita bikin per enam bulan, supaya ada evaluasi per tiga bulan,” katanya.

Seluruh produksi minyak akan diprioritaskan diolah di kilang dalam negeri, bukan lagi diekspor. Pemerintah akan mengalihkan seluruh minyak mentah bagian negara yang sebelumnya direncanakan untuk diekspor agar diproses di kilang dalam negeri.

Selain itu, minyak mentah bagian kontraktor yang tidak sesuai spesifikasi juga diminta untuk diolah dan dicampur sehingga memenuhi standar yang diperlukan untuk konsumsi kilang domestik.

“Dari seluruh produksi minyak yang tadinya itu diekspor, di zaman kami sekarang, udah enggak kita izinkan ekspor. Nanti yang bagus, kita suruh blending. Nanti yang tadinya itu nggak bisa diolah di dalam negeri, sekarang kita minta harus diolah di dalam negeri,” papar Bahlil.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses bisnis, terutama dalam aspek operasional.

Pernyataan ini disampaikan Simon Aloysius Mantiri setelah terungkapnya dugaan korupsi dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada 2018–2023.

Kasus yang menyeret mantan Dirut Pertamina, Riva Siahaan, tersebut diperkirakan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp193,7 triliun.

Sebagai langkah evaluasi, Simon mengungkapkan, pihaknya telah membentuk Tim Crisis Center sebagai wujud komitmen untuk memperbaiki tata kelola perusahaan.

“Kami terus berkomitmen untuk melakukan dan memperbaiki agar supaya tata kelola Pertamina jauh lebih baik,” ucap Simon dalam konferensi pers di Graha Pertamina Jakarta, Senin (3/3/2025).

Ia juga menuturkan harapan besar dari pihaknya, agar Pertamina masih tetap menjadi kepercayaan warga RI.

“Pertamina bukan hanya aset bangsa, melainkan urat nadi yang mendukung hajat hidup masyarakat Indonesia,” tuturnya.

Ia mengklaim, Pertamina memberikan layanan energi bagi Indonesia dan akan terus berkomitmen untuk memberikan pengabdian yang terbaik bagi masyarakat.

“Dalam perjalanannya, apabila terjadi beberapa tindakan yang tentunya menyakiti hati dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat Indonesia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya,” tandasnya.

Ketiga: Tim Investigasi Penggali Fakta

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) juga akan membentuk tim investigasi untuk menggali fakta penembakan WNI oleh aparat keamanan Malaysia.

Wakil Menteri P2MI, Dzulfikar Ahmad Tawalla, mengatakan, tim investigasi ini akan melibatkan elemen lintas kementerian dan instansi.

Ia juga mengatakan, mereka telah berkoordinasi dengan KBRI Malaysia untuk memastikan kondisi korban. Menurutnya, Kementerian P2MI telah memfasilitasi penjemputan satu jenazah korban hingga pemakanannya di Kabupaten Bengkalis, Riau.

“Kemudian dari empat korban tersisa, dua kondisi sudah siuman, dua lagi masih perawatan intensif di rumah sakit Singapura,” katanya.

Mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah ini juga membantah para WNI korban penembakan itu sempat menyerang Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). Sebelumnya, pihak APMM menyatakan kapal yang ditumpangi WNI menyerang aparat saat dicegat di perairan Tanjung Rhu, Selangor, pada Jumat (24/1/2025).

Penyerangan itu dijadikan alasan tim patroli melepaskan tembakan ke arah kapal yang sedianya akan mengangkut sejumlah WNI dari Selangor menuju Dumai secara ilegal. Penembakan itu menyebabkan satu WNI tewas dan empat lainnya luka-luka.

Atase Kepolisian KBRI di Malaysia, Komisaris Besar Juliarman Eka Putra Pasaribu, mengatakan, kapal yang ditumpangi sejumlah pekerja migran Indonesia itu memang berusaha melarikan diri ketika diminta berhenti oleh pihak APMM. Kapal itu mengangkut sejumlah WNI yang masuk ke Malaysia secara ilegal dan hendak kembali lagi ke Indonesia.

“Mereka hendak menuju Dumai dengan membayar sejumlah uang kepada agen yang akan menyelundupkan,” kata Juliarman.

Sebelum peristiwa penembakan terjadi, tim patroli APMM meminta kapal yang mengangkut WNI itu berhenti dan memberikan identitas. Namun kapal yang ditumpangi pekerja migran itu mengabaikan perintah dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi.

Ia mengatakan sempat terjadi aksi kejar-kejaran. Namun tim patroli APMM tak mampu mencegah kapal itu karena melaju dengan kecepatan tinggi.

“Kapalnya menggunakan tiga mesin, karena tidak terkejar, mereka melepaskan tembakan sebanyak 10 kali ke arah target dan akhirnya melukai penumpang di dalamnya,” kata Juliarman.

Kemudian, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama dengan kementerian terkait membentuk tim kerja untuk mempercepat perumusan regulasi perlindungan anak di internet. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman digital yang mengintai anak-anak Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyoroti kondisi yang memprihatinkan terkait kejahatan di dunia maya terhadap anak-anak.

“Angka-angka yang memprihatinkan dari kejahatan-kejahatan di dunia maya terhadap anak-anak kita, di antaranya untuk pornografi anak, Indonesia menempati peringkat keempat terbesar di dunia dalam ruang digital,” kata Meutya Hafid dikutip dari Headline News Metro TV, Senin (3/1/2025).

Selain itu, Meutya Hafid juga menekankan bahwa aspek kesehatan dan hak-hak anak akan menjadi bagian dari regulasi ini dengan masukan dari Kementerian Kesehatan serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).

Upaya ini didorong oleh permintaan dari Sekretariat Kabinet agar aturan perlindungan anak di internet dapat segera diterbitkan.

“Melalui Pak Seskap, kami diminta untuk mempercepat proses lahirnya aturan ini. Timeline-nya kurang lebih satu hingga dua bulan. Besok, tim akan langsung bekerja untuk merumuskan regulasi ini, yang tidak hanya melibatkan kementerian terkait tetapi juga akademisi dan pakar di bidangnya,” tambah Meutya. (E)