JAKARTA, Goodnews.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, meminta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapat kewenangan lebih besar dalam proses seleksi, pengangkatan, dan pemberhentian Direksi serta Komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna memperbaiki tata kelola dan menyelamatkan 300 BUMD yang masih merugi.
Hal itu disampaikan Tito Karnavian dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Tito Karnavian menyebut, dari sekitar 1.991 BUMD, 300 diantaranya masih merugi dan tidak menunjukkan perbaikan signifikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Belum adanya peran pembinaan pengawasan Menteri Dalam Negeri dalam seleksi, penetapan, pengangkatan, dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi,” kata Tito.
Dalam data Kemendagri mencatat bahwa belasan ratus BUMD menjamur, namun banyak yang menjadi beban Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akibat performa buruk dan keterlibatan politik lokal.
Tito Karnavian juga menyoroti ketimpangan struktur organisasi BUMD, saat ini terdapat 1.903 Dewan Pengawas dan Komisaris, hampir setara dengan 1.911 orang direksi, yang menurutnya membuat beban anggaran semakin berat dan tidak sebanding dengan hasil.
Oleh karena itu, Tito Karnavian meminta dukungan DPR untuk membahas rancangan Undang-Undang khusus tentang BUMD.
Ia menegaskan, pihaknya siap menyiapkan draf awal untuk kemudian dibahas bersama Komisi II DPR RI.
“Kami mohon kiranya kepada Komisi II DPR RI dapat mendukung terbentuknya Undang-Undang tentang BUMD agar lebih tegas untuk mengatur pengelolaan masalah BUMD,” kata Tito.
Menurut Tito Karnavian, posisi Kemendagri sebagai pembina dan pengawas BUMD hanya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tidak memberi dasar hukum yang kuat atau masih lemah.
Kemendagri tidak bisa menolak atau mengevaluasi figur yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Oleh karena itu, wacana kewenangan Kemendagri tersebut perlu ditegaskan dalam regulasi baru. Sementara jabatan strategis ini berkaitan langsung dengan kualitas tata kelola dan performa keuangan daerah.
“Ini terutama untuk menjamin yang terpilih adalah orang-orang yang profesional,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, dalam Rapat Kerja bersama Mendagri Tito Karnavian sebelumnya menyampaikan bahwa Komisi II mendukung pembentukan instrumen evaluasi bersama Kemendagri untuk menilai kinerja seluruh BUMD di Indonesia.
Ia menegaskan, apabila hasil evaluasi menunjukkan kinerja buruk, maka BUMD tersebut layak dibubarkan.
Rifqinizamy Karsayuda menilai, menjamurnya BUMD yang hanya seolah-olah hebat namun kenyataannya membebani APBD dan birokrasi.
Komisi II siap mendukung regulasi baru agar penyehatan BUMD menjadi kebijakan nasional yang terukur dan efektif, sejalan dengan usulan Mendagri terkait wewenang penuh seleksi dan pemberhentian Direksi dan Komisaris BUMD. (E)
