TANAH BUMBU, Goodnews.co.id – Fraksi Partai Amanat Nasional Demokrat (PAN-NasDem) meminta pihak eksekutif fokus pada kebutuhan aktual masyarakat disampaikan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Bumbu (Tanbu).
Rapat paripurna tersebut mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) perubahan tahun anggaran 2024, di ruang rapat utama paripurna DPRD Tanbu, Kamis (08/08/2024).
Perwakilan dari fraksi gabungan Partai PAN-NasDem, Hj Hamsiah, memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah daerah dalam menyusun RAPBD perubahan tahun 2024.
“Kami berharap hasil kerja keras dan cerdas ini bisa bermuara pada upaya kita dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu, menuju Tanah Bumbu Serambi Madinah melalui implementasi APBD perubahan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil” kata Hj Hamsiah.
Pendapatan daerah pada perubahan APBD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2024 sebesar Rp 4.283.981.590.834, meningkat sebesar Rp 1.131.379.608.612.46, dari anggaran semula sebesar Rp 3.152.601.982.221.54, dari sisi anggaran belanja daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2024 secara keseluruhan mengalami perubahan dan kenaikan pada angka pendapatan daerah.
“Berharap dengan mengalokasikan pendapatan tersebut akan terjadi efesiensi dan efektifitas pemanfaatan anggaran untuk kepentingan belanja atau pembiayaan program pembangunan daerah,” tambah Hj Hamsiah.
Selanjutnya fraksi gabungan Partai PAN dan NasDem ini menyampaikan beberapa catatan saran dan masukan terhadap pandangan umum fraksi.
Pertama, anggaran APBD perubahan agar difokuskan pada kebutuhan aktual dan strategis, yakni fokus pada perbaikan ekonomi rakyat, Kesehatan, Pendidikan, dan infrastruktur jalan.
Kedua, pada RAPBD perubahan 2024 ini Fraksi Partai Amanat Nasional Demokrat melihat alokasi dan distribusi anggaran di setiap bidang SKPD kurang fokus pada prioritas masalah yang ingin diselesaikan, hal itu termuat dalam RAPBD perubahan 2024 di setiap SKPD.
Ketiga, ia meminta ketegasan Bupati Tanah Bumbu dalam proyek APBD perubahan 2024, agar anggaran diakomodasi pada setiap SKPD sesuai tepat waktu.
“Kami mengingatkan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu bahwa manajemen pengelolaan keuangan daerah yang baik dan berkualitas tidak sekedar bertumpu pada ketaatan aturan dan perundang undangan yang berlaku tapi juga ada filosofi kebijakan politik anggaran yang berpihak kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat kabupaten Tanah Bumbu,” ucapnya.
APBD yang baik dan ideal, sebutnya, dapat memberikan solusi persoalan data dan kursial, khususnya bagi masyarakat Tanah Bumbu.
“Dalam APBD, akuntabilitas dan transparansi harus menjadi law dari setiap upaya melakukan perubahan dan pembenahan lebih baik yang optimal serta memiliki hasil guna sehingga untuk mencapai tujuan dengan hasil maksimal dan biaya serendah-rendahnya,” tutupnya. (IKM)
