TANAH BUMBU, Goodnews.co.id – Fraksi Partai Amanat Nasional Demokrat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) menyampaikan Pandangan Umum terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023, salah satunya soal pemerliharaan jalan.
Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional Demokrat terhadap rancangan daerah tentang LPj APBD TA 2023 disampaikan juru bicara Fraksi, Fawahisah Mahabbatan.
Pertama, ia menyebutkan jika dilihat dari kedisiplinan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan penyampaian LPj APBD TA 2023 sudah cukup baik. Kedisiplinan dan ketaatan waktu dalam penyampaian LPj APBD merupakan salah satu indikator positif kinerja Pemerintah dan pembangunan daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kemudian, Fraksi Partai Amanat Nasional Demokrat menilai dari subtansi materi yang disajikan untuk umum cukup baik dengan keadaan angka yang disajikan. Selanjutnya, masih beberapa program kegiatan yang dilakukan setiap SKPD Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu seolah program dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan berhasil.
Kedua, terkait dengan lapangan pekerjaan, masih rendahnya lapangan kerja di Tanah Bumbu, ia menilai Pemerintah Kabupaten perlu mengadakan pengkajian atau penelitian pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Termasuk penelitian terhadap pembangunan prioritas, termasuk terhadap infrastruktur dalam rangka mendatangkan investor dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk membuka peluang bagi para pencari kerja khususnya putra putri daerah.
Ketiga, tantangan infrastruktur yang dihadapi Tanah Bumbu adalah kualitas infrastruktur jalan yang mesti ditingkatkan secara umum, kinerja infrastruktur dapat mengimbangi kinerja rata-rata kabupaten walaupun sebagian desa memiliki akses jalan, namun sebagian besar mengalami kerusakan. Menurut Fraksi Partai Amanat Nasional Demokrat hal itu merupakan permasalahan pemeliharaan jalan perlu dioptimalkan.
Keempat, masalah kesejahteraan masyarakat, masih merupakan tantangan besar sebagaimana terjadi pada umumnya di Kabupaten lain. Tingkat upah kerja di Tanah Bumbu secara rata-rata masih rendah, disamping itu persoalan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok meningkatkan biaya hidup sehingga kurang berdampak secara langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kelima, kuantitas pencapaian target dalam urusan pendidikan bisa dinilai baik, namun pendidiikan masih sangat harus jadi perhatian di Tanah Bumbu.
”Kami menganggap pendidikan menciptakan SDM Tanah Bumbu yang baik dan dapat bersaing. Oleh karena itu Pemerintah Daerah diharapkan dapat melanjutkan pembenahan dan pembuatan program beasiswa bagi plelajar yang berprestasi untuk melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi,” kata Pawahisah, Juru Bicara Fraksi Partai Amanat Nasional Demokrat.
Keenam, berdasarkan hasil laporan BPK, Fraksi Partai Amanat Nasional Demokrat menganggap perlu dilakukan pembinaan terhadap aparatur pelaksana program.
Ketujuh, terkait LHP, rekomendasi BPK sudah jelas tertuang dalam LHP maka dari itu Fraksi Partai Amanat Nasional Demokrat meminta kepada Pemerintah Daerah untuk segera menindaklanjuti laporan hasil BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Tanah Bumbu agar segara ditindak lanjuti. (E)
