DPRD Tanah Bumbu Paripurnakan APBD Perubahan 2022

TANAH BUMBU – Bupati Tanah Bumbu, dr HM Zairullah Azhar menyampaikan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2022 dalam Rapat Paripurna DPRD Tanah bumbu.

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu dipimpin Ketua DPRD Supiansyah, Wakil Ketua I Said Ismail Kholil Alaydrus, Wakil Ketua II Agoes Rakhmady.

Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar menyampaikan, meski tidak begitu banyak terlihat pembangun secara fisik tetapi patut disyukuri kinerja dicapai yang sifatnya sigap dalam merespon masalah seperti penanganan Covid-19 mana Tanah Bumbu masih yang terbaik dalam penanganan Covid-19 di Kalimantan Selatan.

“Kita patut bersyukur, walaupun ini terkait pembangunan banyak hal yang sederhana kelihatannya tapi rahasianya pasti besar, sampai hari ini kabupaten kita tetap terbaik di Kalimantan dalam rangka penanganan Covid-19. Kemarin baru saja keluar dari Kementerian Dalam Negeri yang setiap minggu ada, kita tetap di level 1,” kata Bupati di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Selasa (12/7/2022).

Bupati Tanbu, Zairullah Azhar mengatakan, terkait dengan perubahan APBD ini niatnya tiada lain adalah bagaimana mengangkat harkat martabat masyarakat Bumi Bersujud.

Dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan hingga sekarang di 2022, sebut Zairullah, ada banyak hal yang membutuhkan kesungguhan dan keseriusan bersama, melakukan evaluasi dan sekaligus melakukan progres ke depan dalam rangka memantapkan apa yang sudah disusun kerangka APBD Perubahan.

“Kita harus sungguh-sungguh mampu mengakomodir apa yang menjadi harapan masyarakat Tanah Bumbu,” tegas Zairullah.

Meninjau pendapatan daerah perubahan di APBD Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2022, Zairullah memperkirakan ada kenaikan.

“Dari hasil evaluasi ini, maka tentu saja ada banyak hal yang harus kita benahi dan kita perbaiki dan disamping itu ada catatan penting. Suatu mendapatkan angka-angka itu kita harus berjuang, apakah pendapatan yang kita dapatkan baik melalui APBN, maupun pendapatan APBD kita secara murni, maupun tentu yang kita peroleh melalui pinjaman yang harus mau tidak mau kita lakukan. Dan itulah sebuah konsekuensi yang mau tidak mau harus kita laksanakan,” jelasnya. (Jml)