TANAH BUMBU, Goodnews.co.id -Bappedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Sosialisasi Hasil Evaluasi Capaian Pembangunan Daerah Tahun 2025 dan Target Tahun 2026, Kamis (8/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Mahligai Iman Kantor Bupati Tanah Bumbu tersebut dibuka Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu, M. Untung RLU, S.H., M.H., CRMtm., CPM. Ia didampingi Sekretaris Bappedalitbang Miftahul Ilmi, S.E., M.M., serta narasumber Jafar Sidiq, S.P., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI.
Dalam kegiatan tersebut, evaluasi kinerja perangkat daerah dilakukan menggunakan data awal E-Monev berbasis angka APBD 2026 murni. Data tersebut digunakan untuk melihat capaian realisasi keuangan dan fisik yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD.
Setiap kepala perangkat daerah dan kepala bidang juga dituntut mampu menjelaskan keterkaitan realisasi anggaran dengan indikator pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029. Evaluasi mencakup kontribusi program terhadap sejumlah persoalan pembangunan, seperti kemiskinan, pengangguran terbuka, kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi.
Evaluasi pembangunan selanjutnya akan dikelompokkan dalam beberapa klaster berdasarkan misi pembangunan daerah. Misalnya, dalam upaya menekan angka kemiskinan, penilaian tidak hanya dilakukan terhadap Dinas Sosial, tetapi juga melihat dukungan perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas dan program masing-masing.
Selain capaian program, sosialisasi juga membahas kondisi anggaran daerah. Pada APBD 2026 murni terdapat penambahan anggaran kas sekitar Rp600 miliar. Sementara itu, dalam penyesuaian fiskal, SiLPA diarahkan untuk dipertahankan pada angka Rp700 miliar pada 2027. Alokasi Dana Desa juga direncanakan sebesar Rp45 miliar pada 2027, turun dari Rp60 miliar pada 2026.
Pembahasan turut mencakup efisiensi belanja daerah, terutama dalam menentukan prioritas pada APBD Perubahan 2026. Salah satu simulasi kebijakan yang dibahas adalah penahanan belanja hingga 20 persen terhadap program yang tidak dapat didistribusikan secara langsung dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. (dir)
