TANAH BUMBU, Goodnews.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Bumbu (Tanbu) melalui Dinas Pemberdayaan Dan Pemerintahan Desa (PMD) menerima kunjungan DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Barito Kuala (Batola), unsur Pengurus Daerah Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), dan PMD Batola di Kantor PMD Tanbu, Rabu (12/11/2025).
Kedatangan pihak Pemerintah Batola dan rombongan ini merupakan kunjungan kerja untuk membahas dua isu penting di tingkat pemerintahan desa, yakni pemekaran wilayah desa serta peningkatan tunjangan dan honorarium bagi kepala desa dan perangkat desa.
Kepala Dinas PMD Tanbu, Samsir, menyambut baik kunjungan tersebut dan mengungkapkan bahwa setiap proses pemekaran desa perlu dilakukan melalui kajian mendalam agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Pemekaran desa harus melalui kajian menyeluruh, baik dari potensi wilayah, jumlah penduduk, maupun kesiapan pemerintahan desa, agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ucap Samsir.
Dalam pertemuan, sejumlah kepala desa berdiskusi mengenai strategi pengembangan wilayah pedesaan, tata kelola keuangan, dan implementasi kebijakan pemekaran desa secara efektif, di ruang pertemuan kantor setempat.
Ketua DPC APDESI Batola Meri Apriansyah menyampaikan, kegiatan ini menjadi langkah strategis bagi pihaknya untuk memperjuangkan kesejahteraan aparatur desa sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.
“Banyak hal yang kami pelajari di Tanah Bumbu, mulai dari sistem manajemen pemerintahan, pengelolaan dana desa, hingga kebijakan honorarium perangkat desa. Ini akan menjadi acuan bagi kami dalam mengajukan regulasi serupa di Barito Kuala,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa studi tiru ini sesuai dengan surat tugas resmi terkait pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD). Kegiatan ini secara khusus bertujuan untuk membawa dan mengadaptasi regulasi dari Kabupaten Tanah Bumbu agar dapat diterapkan dan diperjuangkan di Kabupaten Barito Kuala, terutama bagi kepala desa serta perangkat desa.
Dalam meningkatan honorarium perangkat desa, DPC APDESI Batola juga didukung oleh perwakilan PABPDSI dan PPDI, sebagai bentuk sinergi bersama dalam memperjuangkan kesejahteraan aparatur pemerintahan desa.
DPC APDESI Barito Kuala berperan sebagai wadah koordinasi kepala desa dan perangkat desa untuk memperjuangkan peningkatan pendapatan tetap, tunjangan, dan jaminan sosial bagi aparatur pemerintahan desa, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas PMD Batola Mujiburakhman menuturkan bahwa hasil studi tiru ini akan dijadikan rujukan dalam percepatan pembentukan desa persiapan serta usulan tambahan honorarium bagi kepala desa dan perangkatnya.
“Setelah kegiatan ini, kami akan segera menyiapkan langkah percepatan peresmian desa persiapan di Semangat Dalam serta usulan peningkatan honorarium aparatur desa,” jelasnya.
Melalui studi tiru ini, APDESI Batola berharap dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan perangkat desa, sehingga mampu mendorong pembangunan desa yang lebih mandiri, profesional, dan sejahtera.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen APDESI Batola untuk menghadirkan tata kelola desa yang lebih transparan dan berkeadilan, dengan mengacu pada praktik terbaik yang telah diterapkan di Kabupaten Tanah Bumbu. (Iq)
