TANAH BUMBU, Goodnews.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) menyetujui 12 dari 13 usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan dalam Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Selasa (15/10/2024).
Rapat Kerja Bapemperda ini dihadiri gabungan Komisi DPRD, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, bagian hukum, serta tenaga ahli DPRD Tanah Bumbu.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPRD tersebut bertujuan untuk membahas usulan Raperda yang akan dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2025.
Ketua Bapemperda DPRD Tanah Bumbu, Harmanudin, memulai rapat dengan memeriksa kehadiran SKPD pengusul termasuk bagian ekonomi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang), Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Setiap SKPD diberi kesempatan untuk memaparkan latar belakang pengajuan Raperda masing-masing. Selanjutnya, anggota DPRD bersama bagian hukum dan tenaga ahli memberikan masukan serta saran sebelum pengambilan keputusan.
12 Raperda yang mendapat persetujuan diantaranya Penyertaan modal kepada PT Batulicin Jaya Utama (Perseroda), Dukungan pembangunan Bendungan Kusan, Pembiayaan pembangunan Jembatan Pulau Laut periode 2025-2029, Pembentukan Kecamatan Pangeran dan Satui Bersujud, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Namun, Raperda mengenai Penanganan dan Perlindungan Anak Yatim, Piatu, dan Yatim Piatu yang diajukan oleh Dinas Sosial ditunda pembahasannya untuk pengkajian lebih lanjut.
Rapat Kerja ini menjadi momentum penting dalam penyusunan regulasi yang dapat memperkuat pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu, mulai dari bidang infrastruktur hingga sosial dan lingkungan.
Harmanudin berharap, seluruh program dalam Raperda yang disahkan dapat segera direalisasikan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Melalui persetujuan ini, kami berharap program-program yang diusulkan dapat segera dijalankan demi kepentingan masyarakat Tanah Bumbu,” kata Harmanudin.
