TANAH BUMBU, Goodnews.co.id – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu dalam agenda penyampaian Pemandangan Umum, salah satunya Fraksi Gabungan Pan dan NasDem meminta eksekutif agar anggaran 2024 lebih pro terhadap kepentingan rakyat.
Pawahisah Mahabbatan, juru bicara Fraksi Gabungan Partai Amanat Nasional dan Partai NasDem, mengapresiasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang telah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.
RAPBD tahun 2024 pada kisaran Rp 2.625.283.540.226 sedangkan belanja Rp 2.836.461.199.273 dengan deficit Rp 211.177.659.047 namun dapat ditutupi dari pembiayaan daerah untuk menutupi defisit.
Fraksi Amanat Nasional Demokrat menyampaikan harapan agar anggaran yang ada di setiap SKPD dan dana penyertaan modal dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan kebutuhan masyarakat Kabupaten Tanah bumbu.
Utamanya, katanya, untuk menjawab persoalan aktual dan faktual masyarakat Tanah Bumbu, dan kebijakan dirancang untuk kepentingan Tanah Bumbu, agar benar-benar memberikan manifestasi dalam kebijakan belanja daerah.
“Menurut kami anggaran itu seperti gula, yang mengundang semut-semut untuk datang dan merebut makanannya. Mereka yang tak punya kuasa akhirnya harus menelan pil pahit karena tersingkir, meski merupakan subjek populasi besar yang harus diperhatikan,” tutur Pawahisah di kantor DPRD, Senin (9/10/2023).
Dinamika ini sangat menyakitkan, katanya, padahal masyarakat menengah ke bawah seharusnya mendapatkan perhatian lebih.
Oleh karena itu, APBD harus lebih pro terhadap masyarakat dan berkeadilan sehingga APBD mencerminkan perwujudan dari pemerataan pembangunan.
Melalui rapat paripurna DPRD, Fraksi Amanat Nasional Demokrat mempertanyakan, satu, apa program prioritas yang dirancang Pemerintah Daerah tahun 2024. Kedua, dengan anggaran APBD, program apa untuk mendorong sektor-sektor tertentu khususnya kelompok miskin untuk memberikan kepada mereka kesempatan bekerja yang optimal dan menambah pendapatan masyarakat miskin.
Ketiga, ia mengingatkan Pemerintah Daerah, sesuai amanat undang-undang, untuk mengalokasikan anggaran 20 persen pendidikan dan 10 persen untuk anggaran kesehatan.
Keempat, Fraksi Amanat Nasional Demokrat meminta Perintah Daerah untuk memperhatikan abrasi pantai Pagatan, untuk memberikan solusi konkrit mengingat bahaya bisa saja mengancam.
Kelima, berkaitan dengan pemerataan pembangunan, khususnya jalan desa, ia menilai masyarakat belum merasakan jalan beraspal seperti di Desa Penyolongan, Desa Sumber Sari, Sungai Dua Laut, dan anggaran untuk perbaikan jalan lingkungan.
Keenam, ia mempertanyakan bagaimana kelanjutan pembangunan pabrik dan pengalengan ikan di Kecamatan Simpang Empat dan Kusan Hilir pada tahun 2024.
Ketujuh, ia juga mempertanyakan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan akses air bersih, bukan saja pada musim kemarau tetapi juga di musim penghujan dimana masyarakat sulit mendapatkan air PDAM. Khususnya di wilayah pinggiran kota seperti di Desa Rantau Panjang Hulu, Desa Rantau Panjang Hilir, Desa Baru Gelang.
Ia berharap semoga Allah memberikan waktu bekerja secara maksimal untuk selalu adil, dan istiqomah, serta memperjuangkan aspirasi masyarakat yang semuanya karena Allah Swt.
”Katakanlah, sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku, hanya untuk Allah. Tuhan Semesta Alam tiada sekutu baginya. Karena demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang pertama menyerahkan diri kepada Allah,” ucap Pawahisah mengutip ayat suci al-Qur’an.
Rapat Paripurna dipimpin Said Ismail Kholil Alaydrus, disaksikan Ketua DPRD Andrean Atma Maulani, dihadiri Sekretaris Daerah Ambo Sakka dan Kepala SKPD, anggota DPRD, para undangan. (MAS)
