TANAH BUMBU – Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar juga Ketua Umum Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) melakukan rapat dengan Pengurus Pusat membahas agenda-agenda strategis di Kantor Bupati Tanah Bumbu, Jum’at (21/10/2022).
Diantaranya, mempersiapkan pembahasan undang-undang anak yatim dengan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, agar anak-anak yatim mendapatkan perlindungan, pendidikan yang layak, hak-hak anak yatim, piatu, terlantar, dan isu lainnya yang berkaitan dengan anak.
“Insya Allah kemarin itu sudah dialokasikan anggaran anak yatim di APBN melalui melalui Komisi VIII, nanti kita akan bicarakan dengan Komisi VIII,” kata Zairullah Azhar.
Sehingga pada bulan Januari 2023 nanti akan memasuki tahap pembahasan. Oleh karena itu secara khusus ia minta kepada pengurus LKSA untuk membahas lebih awal rancangan undang-undang sebagai persiapan sebelum sampai pada pembahasan di Komisi VIII DPR RI.
Zairullah Azhar menyebut dari sisi pendanaan, sudah ada beberapa negara yang mungkin saja akan bekerjasama dari sisi pendanaan diantaranya Saudi Arabia, Dubai, dan masih banyak sumber lainnya. Namun hal penting yang perlu diperhatikan, katanya, adalah bagaimana meyakinkan mereka, pengelolaan dana yang diterima dapat dipertanggung jawabkan dengan sebaik-baiknya. Zairullah Azhar sendiri sudah menyatakan komitmen menghibahkan diri untuk kepentingan anak-anak yatim di seluruh Indonesia.
“Luar biasa ini, dunia akhirat pasti insya Allah kita masuk syurga semuanya,” kata Zairullah Azhar yang sering disambut sebagai Presiden Anak Yatim Indonesia dihadapan para Pengurus Pusat LKSA.
Baginya, mendapat mandat sebagai Ketua Umum LKSA merupakan kehormatan dan ujian dari Allah. Ia menyakini, mengurus anak yatim akan menjadi berkah dan hidayah dari Allah.
Kurang lebih 4.333.000 anak yatim menaruh harapan kepada Ketua Umum LKSA, Zairullah Azhar, untuk mengangkat harkat dan martabat anak yatim, mendapatkan perlindungan, dan hak-hak mereka.
Sementara itu, Kantor pusat LKSA akan berada di Kalimantan Selatan dan membuka kantor perwakilan di wilayah Jakarta. (MAS)
