Tantangan Pengelolaan Aset Hasilkan PAD

Avatar photo

- Editor

Kamis, 10 Februari 2022 - 13:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TANAH BUMBU – Tantangan penyelesaian masalah dan pengelolaan aset dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada masing-masing pemerintah kabupaten kota.

Meski pejabat pengelola aset dan pegawai dapat memperoleh insentif atau tunjangan 4 persen atas pemanfaatan aset daerah namun tetap harus mengantisipasi persoalan hukum yang dapat muncul dikemudian hari, jelas Feri Wibisono dalam webiner yang diselenggarakan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Dihadiri Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Bumbu, Syamsuddin, di ruang DLR Lantai 4 kantor Bupati Tanah Bumbu. Rabu, (9/2/2022).

Jaksa Agung Muda dan Tata Usaha Negara, Feri wibisono, yang menjadi salah satu narasumber dalam zoom meeting tersebut menyampaikan beberapa risiko yang dapat muncul dikemudian hari ketika tidak diantisipasi.

Pertama, keputusan atau kebijakan yang dapat berakibat pada sengketa tata usaha. Kedua, adanya potensi kasus perdata berkaitan dengan kepemilikan aset daerah. Keempat, kemungkinan temuan indikasi hasil audit yang merugikan keuangan negara.

Baca Juga :  DKPP Tanbu Salurkan 75 Sapi, 150 Kambing, 1.260 Itik, di Hari Pahlawan Nasional

Feri Wibisono mengungkapkan beberapa modus yang dapat merugikan daerah atau negara adalah pertama, perjanjian kerja sama yang diubah aset pengelolaan kepada pihak ketiga, kemudian berubah menjadi HGB dan selanjutnya aset daerah menjadi hilang.

Modus kedua, data dan dokumen yang sengaja dihilangkan atau digelapkan. Modus ketiga, aset tidak dipelihara da tidak didata sebagai barang milik negara. Keempat penambahan aset tapi tidak diadministrasikan.

Selanjutnya untuk melakukan mitigasi utamanya perlindungan bagi pengelola aset daerah maka Feri memberikan saran agar dapat menghubungi Kantor Kejaksaan Negeri di setiap kabupaten kota masing-masing. Kejaksaan negeri akan memberikan pelayanan dan bantuan hukum pagi pemerintah daerah bila mana dibutuhkan.

“Di sana ada jaksa pengacara negara yang siap memberikan layanan di bidang keperdataan dan administrasi termasuk di dalam persiapan perjanjian atau kontrak drafting pengambilan kebijakan untuk legal drafting dan apabila ada keragu-raguan, bisa minta pendapat hukum dari jaksa pengacara dari kejaksaan negeri setempat.” Jelas Feri Wibisono.

Baca Juga :  Tanah Bumbu Hadapi Covid-19 dengan Baca Qur’an

Selanjutnya presentasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktur koordinasi Supervisi wilayah V Budi Waluyo, menjelaskan 3 penyebab korupsi yang sering terjadi di daerah berdasarkan teori Donald R. Cressey, yaitu peluang, pembenaran, dan tekanan.

Oleh karena itu KPK melakukan strategi dengan tiga pendekatan yaitu, pendekatan pendidikan masyarakat, pendekatan pencegahan, dan pendekatan penindakan.

Kemudian untuk melakukan pencegahan maka KPK melakukan 8 wilayah intervensi pada setiap pemerintah daerah mulai dari perencanaan dan penganggaran APBD, Pengadaan barang dan jasa, Perizinan, pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa.

Selanjutnya KPK juga menetapkan 38 indikator dan 88 sub indikator, yang menjadi unsur penilaian dalam pencapaian atas upaya pencegahan korupsi melalui pembangunan sistem dan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah yang diukur melalui monitoring center for prevention pada tahun 2022.

Baca Juga :  Bimtek SMKK Dinas PUPR di Hotel Ebony

Disebutkan pula beberapa contoh yang sudah ditangani KPK terkait pengelolaan aset daerah seperti Korupsi pengadaan tanah munjul di DKI Jakarta, Pengadaan Tanah RTH Kota Bandung,  penyalahgunaan aset di pemko Surabaya, kemudian KPK juga melakukan fasilitasi pengembalian aset daerah di Sorong, dan pendampingan sertifikasi aset.

Webiners series kelima diselenggarakan oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia setiap hari Rabu,  bertema penyelesaian permasalahan dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk peningkatan asli daerah. Pemateri pertama Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, juga Walikota Malang, Sutiaji. Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana. Dan dihadiri Kepala BPKAD Kabupaten Kota seindonesia. (MAS)

Berita Terkait

PT BIB Kerjasama dengan BLK Tanbu Gelar Pelatihan Menjahit
Tanah Bumbu Segera Bangun Pelayanan Publik Generasi Ketiga
Antisipasi Kasus Demam Berdarah Melonjak, Bupati Tanbu Himbau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
Zairullah Azhar Bantu Kursi Roda Warga Disabilitas
Satpol PP Kerjasama Pelatihan dengan Jhonlin Rescue
Turnamen Bupati Cup 2024 Sediakan Uang Pembinaan Rp 100 Juta
DP3AP2KB: Ciptakan Lingkungan Aman dan Ramah Bagi Anak
Kuncinya Pemberdayaan, Banyak Kasus KDRT Dipicu Faktor Ekonomi
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 23 Februari 2024 - 16:14 WIB

Tantangan Tahun 2025: Bappelitbang Harap SKPD Siapkan Strategi Hadapi Masalah

Jumat, 23 Februari 2024 - 14:09 WIB

Tupoksi Sekretariat Berikan Layanan Pimpinan dan Anggota DPRD

Kamis, 22 Februari 2024 - 09:35 WIB

Ketua DPRD Tanbu Sampaikan Terima Kasih Partisipasi Masyarakat Ikuti Pemilu 2024

Rabu, 21 Februari 2024 - 15:43 WIB

DPRD Tanah Bumbu Sahkan 14 Perda Sepanjang Tahun 2023

Rabu, 21 Februari 2024 - 07:41 WIB

Tantangan Pembangunan Tanah Bumbu 2025: Pendidikan, Lapangan Kerja, Kemiskinan

Selasa, 20 Februari 2024 - 17:46 WIB

Hasil Diskusi Publik Tentukan Arah Kebijakan Pembangunan Tanah Bumbu

Jumat, 16 Februari 2024 - 13:53 WIB

Wakil Ketua DPRD Tinjau titik Lokasi Banjir

Rabu, 14 Februari 2024 - 06:08 WIB

Guru SMA Mengeluh, Anggota DPRD Siap Fasilitasi konsultasi ke Dinas Pendidikan Provinsi

Berita Terbaru

Lensa Kamera

Oknum Petugas Jaga Aniaya Tahanan Polda Kalsel

Senin, 26 Feb 2024 - 21:56 WIB

Nasional

Dua Caleg PAN Dapil Kalsel 2 Melenggang ke Senayan

Senin, 26 Feb 2024 - 14:19 WIB

Foto Desain: Kaltimpost

Lensa Kamera

Ini Jumlah Suara Tertinggi Caleg DPR dan DPD RI Dapil Kaltim

Minggu, 25 Feb 2024 - 18:22 WIB

DPRD Tanah Bumbu

Tupoksi Sekretariat Berikan Layanan Pimpinan dan Anggota DPRD

Jumat, 23 Feb 2024 - 14:09 WIB