Raudatul Jannah Optimis Tanbu Bisa Zero Stunting

BANJARMASIN – Ketua Tim Penggerak PKK Kalimantan Selatan (Kalsel), Raudatul Jannah bersama pemerintah setempat  akan berupaya agar Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) bebas kasus stunting (zero stunting).

Disebutkan istri Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor ini, daerah pemekaran dari Kabupaten Kotabaru ini diyakini mampu mencapai zero stunting, karena memilik potensi alam atau sumber daya hasil laut yang besar yakni ikan yang bisa mencukupi kebutuhan gizi anak.

“Jangan ada stunting di Tanah Bumbu, kalau ada stunting, dipertanyakan apakah anak tidak di kasih makan ikan atau salah pola makan. Harus zero stunting, komitmen ya,” ujar Raudatul Jannah saat menjadi narasumber pada Bimbingan Teknis Tim Penggerak PKK se-Kabupaten Tanbu, Rabu (16/11/2022).

Stunting sendiri merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.

“Kalau stunting, kasihan anak sulit bersaing dan kemampuan intelektual juga yang kurang,” terangnya.

Raudatul Jannah juga membeberkan panjang lebar materi mulai visi, misi, tujuan dan sasaran TP PKK yang disusun pengurus pusat.

Disebutkan, visi TP PKK yakni terwujudnya keluarga sehat, cerdas, berdaya, beriman dan bertaqwa menuju Indonesia maju di tahun 2024.

Sedangkan misi TP PKK yang dijelaskan yakni membentuk karakter keluarga melalui pola asuh yang sesuai dengan nilai dasar Pancasila.

Kemudian, meningkatkan pendidikan dan ekonomi keluarga, memperkuat ketahanan keluarga melalui pemenuhan pangan, sandang, rumah sehat layak huni serta tata laksana rumah tangga, dan meningkatkan kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat, serta modernisasi organisasi PKK dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Terkait teknologi informasi, Raudatul Jannah menyarankan TP PKK paham teknologi dan memanfaatkannya dengan bijak, serta mengawasi penggunaan gadget oleh anak, agar tidak kebablasan.

“Kalau anak sudah kecanduan, biaya pengobatannya mahal dan anak mudah putus asa dalam menghadapi persoalan,” ujarnya.

Selanjutnya disinggung juga terkait peran dan posisi PKK yakni sebagai mitra pemerintah dan ormas, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang.

Kemudian, penyesuaian struktur kepengurusan sesuai hasil rakernas VIII TP PKK, rincian tugas dan fungsi TP PKK kelurahan atau desa. (Fitri)