BANJARMASIN, Goodnews.co.id – Panitia khusus (Pansus) II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) bidang Ekonomi dan Keuangan yang membahas LKPJ Gubernur Tahun 2025, menyoroti usaha BUMD PT Bangun Banua (Perseroda) sebagai agen penjualan tiket perjalanan khususnya pesawat udara untuk kebutuhan perjalanan dinas ASN dan anggota DPRD.
Meski baru berjalan sepekan, BUMD dianggap berpotensi menimbulkan persoalan baru, seperti persaingan tak sehat hingga potensi monopoli tiket pesawat.
“Saya minta pimpinan BUMD mempertimbangkan kembali langkah itu. Karena dampaknya muncul kecemburuan bisnis dari asosiasi perjalanan dan pelaku usaha tiket yang selama ini menjalankan usaha secara konvensional,” ujar Wakil Ķetua Komisi II DPRD Kalsel, H Suripno Sumas, usai rapat bersama jajaran direksi BUMD, di Banjarmasin, Selasa (14/4/2026) melalui Koran Pelita.
Komisi II menilai, skema ini perlu dipertimbangkan kembali dari sisi bisnis dan tata kelola. Sebab, seluruh kebutuhan tiket perjalanan dinas ASN dan anggota DPRD tidak dibayarkan secara tunai, melainkan melalui mekanisme pembayaran tertunda.
Kondisi ini mengharuskan pihak pengelola (pemerintah daerah) menyediakan dana talangan dalam jumlah besar di awal.
Selain itu potensi terciptanya bisnis tak sehat. Sementara, pemerintah daerah adalah merupakan pembina dari semua pelaku usaha di wilayah.
“Selain memicu kecemburuan usaha, skema ini juga menuntut kesiapan modal yang tidak kecil. Ini yang menurut kami perlu dipertimbangkan secara matang,” ujar Suripno Sumas yang juga Wakil Ķetua Pansus II ini.
Anggota Badan Anggaran ini juga mengkhawatirkan, jika tidak diatur dengan baik, program ini dapat mengarah pada praktik yang terkesan monopoli dalam penyediaan tiket perjalanan dinas di lingkungan pemerintah daerah.
Komisi II menegaskan, pihaknya tidak serta-merta menolak program tersebut, namun meminta agar dilakukan pertimbangan ulang secara rasional dengan melihat dampak bisnis, aspek keadilan usaha, serta kemampuan pembiayaan di internal BUMD.
“Baru berjalan beberapa hari, tapi laporan dan keluhan sudah mulai muncul. Karena itu, kami meminta agar program ini dipertimbangkan kembali sebelum diterapkan lebih luas,” tegas Suripno Sumas.
Catatan ini akan dimasukkan sebagai bagian dari rekomendasi Pansus LKPJ Gubernur 2025 untuk menjadi bahan evaluasi kebijakan ke depan. (*)
