BANJARBARU – Kasus penyakit mulut dan kaki (PMK) pada hewan ternak seperti sapi di Kalimantan Selatan (Kalsel), menunjukkan arah penurunan dan telah berhasil mencapai Zero Reported atau nol kasus PMK, Sabtu (29/10/2022).
Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor yang akrab disapa Paman Birin, meminta agar Satuan Tugas (Satgas) penanganan PMK Kalsel terus bergerak meningkatkan penangangan PMK dengan meningkatkan koordinasi dan sinergi yang kokoh dengan kabupaten atau kota guna mewujudkan Kalsel menuju zona putih PMK.
Untuk itu, Paman Birin meminta satgas melakukan enam langkah strategis. Yakni, pertama penguatan surveilans untuk pastikan tidak ada penambahan kasus baru di lapangan. Surveilans selain untuk deteksi dini penyakit juga dilakukan Pre dan Post vaksinasi PMK.
Kedua, percepatan Realisasi vaksinasi PMK. Sampai dengan 28 Oktober 2022, Realisasi Vaksinasi PMK di Kalsel telah mencapai 57.144 dosis yang terdiri dari realisasi tahap satu mencapai 4.717 dosis ( 112, 31%) dari target 4.200 dosis. Tahap dua mencapai 43.476 dosis (98,81%) dari target 44.000 dosis dan tahap tiga sebesar 8.951 dosis (17.90%) dari target 50.000 dosis.
Sehingga diperlukan langkah percepatan dengan membentuk Tim Vaksinator per Kecamatan dengan menambah unsur kepolisian, TNI, Akademisi, Asosiasi Profesi (PDHI dan ISPI) Penyuluh Lapangan.
Ketiga, Percepatan pelaksanaan Pendataan dan Penandaan Hewan Rentan PMK (HRP) dengan pemasangan Eartag barcode dan mengaplikasikannya melalui aplikasi IDENTIK PKH.
Keempat, melakukan pengendalian lalu lintas hewan rentan penyakit PMK dan Produk Hewan Rentan PMK dengan berpedoman pada Surat Edaran Gubernur Kalimantan Selatan Nomer 524/01664/PK2P/EKO tanggal 30 September 2022 Tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan Rentan Penyakit Mulut Kuku dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan.
Kelima, Meningkatkan desinfeksi pada kandang HRP, Kandang Penampungan, Rumah Potong Hewan, Pasar Hewan Dan Sarana Transportasi Pengangkut HRP serta peralatan kandang.
Keenam, Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ke masyarakat dengan mengoptimalkan Fasilitator yang telah mendapatkan Bimbingan Teknis Fasilitator Penanganan PMK maupun petugas teknis lainnya di Satgas Penanganan PMK.
“Diharapkan melalui langkah-langkah tersebut serta monitoring dan evaluasi yang rutin dilaksanakan, PMK di Kalsel dapat dikendalikan guna mendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan peternak di Kalsel,” pungkasnya. (Fitri)
