TANAH BUMBU – Anggota DPRD Tanah Bumbu Dading Kalbuadi meminta Disnakertranskop dan UM standarisasi lulusan Balai Latihan Kerja (BLK) agar lebih mudah diserap perusahaan yang beroperasi di Tanah Bumbu.
Pada evaluasi kinerja SKPD pada rapat Komisi III DPRD Tanah Bumbu pada hari Rabu, Dading Kalbuadi, SH, M.Kn menyarankan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi Usaha Mikro (Disnakertranskop dan UM) lebih memperhatikan serapan tenaga kerja baru agar lebih mudah diterima oleh perusahaan yang peroperasi di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, utamanya menyiapkan tenaga kerja lulusan Balai Latihan Kerja.
“Hasil evaluasi dari tahun 2021 mengenai BLK, itu harus ditingkatkan. Kemudian untuk memenuhi standarisasi penerimaan pekerja di perusahaan-perusahaan di Tanah Bumbu.” Katanya. Jum’at, (24/12/2021).
Dading Kalbuadi berharap BLK segera menerapkan strandarisasi kapasitas lulusan BLK agar lebih mudah diterima di perusahaan, karna tanpa ada standarisasi maka sulit bagi perusahaan untuk menerima lulusan BLK.
Selanjutnya Dading menghimbau Disnakertranskop dan UM memiliki database perusahaan yang ada di wilayah Tanah Bumbu, jumlah perusahaan, kebutuhan tenaga kerja perusahaan, sehingga lulusan BLK dapat disingkronkan dengan kebutuhan tenaga kerja bagi perusahaan.
“Untuk meningkatkan kinerja, itu harus ada database untuk perusahaan-perusahaan yang masuk di dalam Kabupaten Tanah Bumbu, berapa kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan dan skill-skill yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sehingga dari database itu kita bisa mengetahui kebutuhan perusahaan-perusahaan yang ada di Tanah Bumbu.” Jelasnya.
Sementara itu Plt. Kepala Balai Latihan Kerja Tanah Bumbu Syaikul Ansari menjelaskan bahwa saat ini lulusan BLK Tanah Bumbu semuanya mengikuti sertifikasi, sertifikasi yang diuji oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sehingga kapasitas lulusan BLK dapat diakui dan lebih mudah diserap oleh perusahaan-perusahaan.
“Saat ini pak, lulusan BLK Tanah Bumbu menjadi rebutan perusahaan, utamanya lulusan program pelatihan las (plate walder),” katanya.
Lulusan yang dimaksud adalah program pelatihan plate welder pengelasan SMAW 3G-UP PF. Menurut Syaikul, pelatihan ini akan terus dikembangkan berdasarkan kebutuhan perusahaan untuk memenuhi skill tenaga kerja baru.
Syaikul juga berharap bahwa tahun 2022 BLK Tanah Bumbu sudah bisa mendapatkan dana dari ABPD Tanah Bumbu, karena anggaran selama ini yang digunakan berasal dari APBN. Dia meminta BLK Tanah Bumbu mendapatkan perhatian khusus karna lulusan BLK adalah bagian dari program kerja Kepala Daerah untuk mengurangi pengangguran.
Sementara itu Kepala Dinas Disnakertranskop dan UM Avian Noor menanggapi bahwa apa yang sarankan oleh anggota DPRD Komisi III menjadi perhatiannya, menurutnya Disnakertranskop dan UM telah menganggarkan sekitar 650 juta pada APBD murni tahun 2022 untuk pelatihan yang dilaksanakan di BLK Tanah Bumbu, dan mungkin akan ditambah lagi pada anggaran perubahan.
Menyelisik Data Badan statistik Provinsi Kalimatan Selatan tentang pengangguran, menunjukkan bahwa pengangguran terbuka Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2020 menempati posisi kedua tertinggi di Kalsel sebesar 6,95 persen, dan posisi pengangguran tertinggi diduduki Kota Banjarmasin sebesar 8,32 persen.
Kemudian pada tahun 2021 ini, pengangguran terbuka tidak banyak mengalami pergeseran. Pengangguran terbuka tertinggi masih diduduki Kota Banjarmasin sebesar 8,47 persen kemudian disusul Kabupaten Tanah Bumbu menempati posisi kedua tertinggi pengangguran terbuka sebesar 6,83 persen, sedangkan pengangguran terendah dimiliki Kabupaten Balangan sebesar 2,44 persen. (MAS)
