JAKARTA, Goodnews.co.id – Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, mendapat anugerah penghargaan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tahun 2023.
Anugerah tersebut diberikan sebagai bentuk komitmen gubernur dengan sapaan Paman Birin itu terhadap perlindungan anak di Banua.
Penghargaan diserahkan oleh Ketua KPAI Maryati Solihah melalui Wakil Ketua KPAI Jasra Putra dan Direktur Metro TV Don Bosco Selamun di Studio Grand Metro TV, Jakarta Barat pada Kamis (20/7/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Alhamdulilah. Terimakasih atas apresiasi KPAI ini sebagai bukti upaya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di Banua,” kata Paman Birin.
Ia menginginkan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa harus terus tumbuh berkembang dan maju meraih cita-citanya.
“Anak-anak adalah generasi penerus dan wajib dijaga dan dibina sebagai penerus estafet bangsa Indonesia,” ungkap Paman Birin.
Selain Kalimantan Selatan, ada 2 provinsi lainnya yang juga meraih penghargaan KPAI 2023 kategori SIMEP, yakni Jawa Tengah dan Sumatera Barat.
Sementara untuk tingkat kabupaten kota, yang masuk nominasi penerima Anugerah KPAI, yakni, Kota Yogyakarta, Kota Mataram, Kota Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Dompu, Kabupaten Pesisir Selatan.
Disamping itu, ada KPAI Daerah yang menerima anugerah, yakni, Ketua KPAID Kota Yogyakarta, Ketua KPAID Kabupaten Bogor, Ketua KPPAD Provinsi Bali.
Penghargaan dan apresiasi yang diberikan KPAI sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan inovasi kepada kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten kota terhadap capaian penyelenggaran perlindungan dan pemenuhan hak anak berbasis aplikasi SIMEP.
Maryati Solihah melalui Jasra Putra mengungkapkan, penilaian SIMEP ini dilakukan sejak 24 Januari hingga 15 mei 2023 dengan verifikasi awal pada 6 kementerian lembaga, 6 provinsi, 10 kabupaten kota. Selanjutnya dilakukan verifikasi akhir pada 12 Juni sampai 6 Juli 2023.
Maryati juga menyebut, hingga Juni 2023 ini saja sudah ada 1.662 pengaduan dari masyarakat.
“Ini menunjukan peran negara, pemerintah pusat, kementerian, provinsi, kabupaten kota dan serta berbagai masyarakat menjadi tantangan dalam merespon permasalahan tersebut,” ucapnya. (fit)
