BANJARBARU, Goodnews.co.id – Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), H Sahbirin Noor atau Paman Birin, melalui Asisten Administrasi Umum Kalsel, Ahmad Bagiawan, membuka Rapat Koordinasi (Rakoor) Penguatan Tugas dan Fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel Bagian Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar Tahun 2024 di Ruang Rapat H Maksid, Kantor Setda Kalsel, Kota Banjarbaru, Kamis (1/8/2024).
Rakoor tersebut mengusung tema “Penguatan Tugas dan Fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Bagian Non Pelayanan Dasar Agar Tercipta Birokrasi Yang Lebih Efektif, Efesien dan Bersinergi.”
“Mudah-mudahan, dengan dilaksanakannya Rakoor ini. Kita dapat memperkuat peran dan fungsi Biro Kesra Setdaprov Kalsel dalam melaksanakan tugas-tugasnya,” kata Paman Birin melalui Ahmad Bagiawan.
Sebagai bagian integral dari Sekretariat Daerah, Paman Birin menyebut biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan, meski tantangan peningkatan kesejahteraan rakyat semakin kompleks, tetapi perlu sinergi dan koordinasi yang baik seluruh pihak terkait.
Paman Birin menilai kelembagaan biro Kesra memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan program-program yang dijalankan benar-benar mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama di sektor-sektor non pelayanan dasar.
“Pertama, mengenai peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sebagaimana kualitas sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan dalam melaksanakan berbagai program kesejahteraan rakyat,” terangnya.
Oleh karena itu, menurut Paman Birin, penting bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi para pegawai di lingkungan biro Kesra. Pelatihan dan pengembangan kompetensi harus menjadi prioritas agar setiap pegawai memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Kedua, penguatan koordinasi dan sinergi antar lembaga dalam program kesejahteraan rakyat. Paman Birin meyakini biro Kesra mampu menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta dengan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta.
Ketiga, inovasi dalam program dan kegiatan. Keempat, monitoring dan evaluasi efektif. Karena, monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan program kesejahteraan rakyat.
“Tentunya selain empat poin tersebut, saya juga ingin mengingatkan pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap program kesejahteraan rakyat,” ucap Paman Birin.
Paman Birin memandang masyarakat bukan hanya sebagai objek penerima manfaat, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki peran aktif dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program-program tersebut.
Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, Paman Birin berharap dapat memastikan bahwa program-program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
“Dalam kesempatan ini, saya ingin mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh biro Kesra dalam melaksanakan berbagai program kesejahteraan rakyat di Kalimantan Selatan selama ini. Namun, kita tidak boleh berpuas diri dan masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan,” pesan Paman Birin.
Sementara itu, narasumber Analis Kebijakan Muda Biro Organisasi Kemendagri, Kandi Istriningsih, membawakan materi tentang Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Biro Kesra dan Tupoksi Non Pelayanan Dasar (Peldas).
Kandi Istriningsih menjelaskan tentang PMDN Nomor 56 Tahun 2019 bahwasanya terkait pengurangan dan penyesuaian jumlah, nomenklatur, pembagian tugas dan fungsi biro, bagian dan subbagian setda Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Dalam regulasi tersebut mengurai pasal 12 dan pasal 22 terkait kebijakan Gubernur dan Bupati atau Wali Kota mengenai kewenangannya.
“Monitoring harus diperluas dan evaluasi pelaporan juga untuk melayani pimpinan agar mengetahui secara fungsi dan kebijakannya. Karena harus menyesuaikan, menelaah dan ditinjau oleh kepala daerah,” tandasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Dinas Kominfo Kalsel, Dishub Kalsel, Bagian Biro Kesra Kabupaten/Kota, Dinas DPPPAKB Kalsel, Disdukcapil Kalsel, Dinas PMD Kalsel, Disnakertrans Kalsel, Disdikbud Kalsel, Dispar KalselKalsel dan Dispora Kalsel, sebanyak 104 peserta. (E)
