Momentum Peresmian Sekolah Rakyat dan Peta Kekuasaan Nasional

Oleh: Syaipul Adhar, ME

Peresmian 166 Sekolah Rakyat di 34 Provinsi oleh Presiden Prabowo Subianto di Kalimantan Selatan hari ini, bukanlah sekadar agenda pendidikan semata.

Hemat saya, ini adalah peristiwa politik. Politik anggaran, politik prioritas, dan politik posisi daerah dalam peta kekuasaan nasional.

Dengan sistem negara yang menjadikan APBN sebagai instrumen utama distribusi sumber daya, soal pendidikan tidak akan pernah netral. Ia selalu mengikuti arah uang dan arah uang, hampir selalu, mengikuti pusat kekuasaan. Untuk itu, pertanyaan pentingnya bukan hanya apa yang diresmikan, tetapi mengapa di Kalimantan Selatan?

Selama bertahun-tahun, ketimpangan pendidikan Jawa dan luar Jawa sering dibicarakan sebagai keluhan subjektif. Padahal, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa ketimpangan tersebut bersifat struktural dan terukur.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) nasional masih berada di kisaran sembilan tahun. Namun provinsi-provinsi di Pulau Jawa, terutama wilayah perkotaan, secara konsisten berada di atas rata-rata nasional.

Sebaliknya, banyak provinsi di luar Jawa, termasuk Kalimantan. Masih tertinggal. Kesenjangan semakin jelas pada pendidikan tinggi. Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi di Jawa jauh lebih besar dibanding luar Jawa. Artinya, kesempatan untuk naik kelas secara sosial dan ekonomi sejak awal sudah tidak setara.

Ketimpangan pendidikan ini beririsan dengan ketimpangan ekonomi. Pendapatan per kapita di sejumlah wilayah Jawa masih lebih tinggi dibanding banyak daerah kaya sumber daya alam di luar Jawa.Ini paradoks lama NKRI.

Daerah menyumbang besar pada ekonomi nasional, tetapi tertinggal dalam pembangunan kualitas manusia. Termasuk kalsel yang telah lama menjadi pemasok utama pendapatan nasional dari sektor tambang.

Politik Lokasi, Mengapa di Kalsel?

Peresmian serentak Sekolah Rakyat di Kalimantan Selatan adalah pesan politik yang sangat jelas. Karena dalam politik anggaran, lokasi tidak pernah netral. Ia juga menandai wilayah mana yang sedang dinaikkan kelas dalam prioritas nasional.

Kalsel berada di posisi strategis: penyangga Ibu Kota Nusantara, simpul ekonomi Kalimantan, serta daerah dengan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Dengan memilih Kalsel, Presiden Prabowo mengirim sinyal bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak lagi sepenuhnya Jawa-sentris.

Ini bukan kebetulan, Ini penempatan posisi

Kemarin, saya bertemu khusus dengan sahabat yang sekarang menjadi Legislator Senayan. H Sudiannoor atau sering saya panggil ‘haji dian.’

Dengan semangat yang sama, kami bersepakat bahwa posisi kalsel hari ini dalah blessisng yang harus kita jaga. Sayangnya, program-program pusat yg khusus dijatuhkan di Kalsel tidak disambut dengan baik oleh petinggi daerah.

Diantaranya Keppres Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional. Padahal lagi-lagi titik utamanya di Kalsel, Kalteng, Sumsel dan Papua.

Selebihnya, kami bicara tentang pemberdayaan keummatan, kebetulan posisi ‘Haji Dian’ di Komisi VIII DPR RI. Apalagi kemarin, saya ditemani oleh KH Syarbani Haira, Tokoh NU yang sangat faham politik nasional.

Kami bertiga sepakat, ada satu sosok lokal yang memungkinkan posisi kalsel hari ini jauh lebih baik. Yakni H Andi Samsudin Arsyad atau Haji Isam. Beliau sangat dekat dengan presiden Prabowo.

Peran pengusaha lokal seperti Haji Isam, menunjukkan sisi lain pembangunan, aksi filantropi dapat diarahkan pada dampak sosial jangka panjang. Sinergi antara negara dan modal lokal dapat mempercepat perubahan dan Pembangunan infrastruktur. Sekali lagi, para elit banua harusnya segera ambil moment untuk pecepatan Pembangunan. Namun, wajib disadari, filantropi tidak boleh menggantikan peran negara. Ia hanya memperkuat, bukan utama.

Kembali ke soal utama, Sekolah Rakyat bukan hanya hadir sebagai jawaban, tapi juga datang sebagai koreksi. Ia bukan sekadar program baru, melainkan intervensi negara untuk memutus rantai ketimpangan yang selama ini dianggap wajar.

Sekolah Rakyat harus dibaca sebagai alat redistribusi, bukan hanya redistribusi akses pendidikan, tetapi redistribusi perhatian dan anggaran negara. Ujungnya, Pendidikan yang dibiayai secara konsisten akan melahirkan SDM berkualitas dan SDM berkualitas adalah fondasi utama pemerataan ekonomi.

Namun, seringkali program pendidikan ‘gagal’ bukan karena konsep, melainkan karena inkonsistensi anggaran. Tanpa jaminan anggaran, program guru berkualitas, kurikulum kontekstual serta Sekolah Rakyat hanya akan menjadi monumen kegagalan politik awal pemerintahan.

Akhirnya, Kalsel berada dalam sorotan nasional. Secara politik, sorotan adalah mata uang yang mahal. Tidak semua daerah pernah mendapatkannya. Walaupun, sebagian yang mendapatkannya malah gagal memanfaatkannya.

Selain itu, Sekolah Rakyat adalah sinyal kuat bahwa Kalimantan Selatan sedang masuk lingkar inti perhatian kekuasaan dan anggaran pusat. Momentum ini harus menjadi titik tolak untuk mengejar ketertinggalan pembangunan manusia dari Jawa, bukan sekadar kebanggaan seremoni.

Jika dimanfaatkan, ketimpangan bisa dipersempit. Jika disia-siakan, sejarah akan kembali mencatat, perhatian datang, lalu pergi, tanpa perubahan berarti. Bagi saya, tragedi pembangunan seperti ini, sudah terlalu sering kita ulang.

Selamat datang di Bumi aharam Nanyarah Waja Sampai Kaputing Bapak Presiden Prabowo!