BANJARBARU, Goodnews.co.id – Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), H Sahbirin Noor atau Paman Birin, menegaskan, meskipun inflasi di Provinsi Kalsel relatif rendah dibandingkan beberapa Provinsi lain di Indonesia, kewaspadaan terhadap potensi lonjakan harga pangan tetap harus dijaga.
Hal tersebut disampaikan Paman Birin melalui Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Rusdi Hartono, usai Rapat Koordinasi (Rakoor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual di Command Center Setdaprov Kalsel, Rabu (2/10/2024).
“Provinsi Kalsel termasuk Provinsi yang mengalami inflasi, meski cukup kecil yaitu 0,07 persen. Namun, kita tetap waspada agar kondisi ini bisa terus kita jaga dan tidak terjadi lonjakan harga bahan pangan yang signifikan di kemudian hari,” kata Rusdi Hartono.
Paman Birin juga menginstruksikan kepada seluruh jajarannya agar meningkatkan sinergi dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Salah satu langkah yang diutamakan adalah optimalisasi program-program yang mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Waspada terhadap inflasi tidak hanya soal menjaga harga, tetapi juga memastikan ketersediaan pangan dan stabilitas ekonomi masyarakat di tengah perubahan global yang semakin dinamis,” pungkas Rusdi Hartono.
Rakoor yang rutin diselenggarakan setiap minggu di ruang Sasana Bakti Nusantara Kantor Kementrian Dalam Negeri Jakarta tersebut dipimpin oleh Plh Sekretaris Jendral Kemendagri, Komjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir.
Sementara itu, berfokus pada pembahasan tinjauan inflasi dan indeks perkembangan harga nasional minggu ke-4, Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar, dan Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP), Edy Priyono, memberikan paparan mendalam mengenai perkembangan inflasi terkini, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengendalikannya.
Dalam paparannya, Amalia Adininggar menyampaikan data-data terbaru mengenai inflasi yang diperoleh BPS. Sementara itu, Edy Priyono memberikan perspektif dari sisi kebijakan pemerintah terkait upaya pengendalian inflasi. (E)
