TANAH BUMBU, Goodnews.co.id – Sarana sekolah Tanah Bumbu butuh banyak perbaikan baik dari sisi ruang kelas, kesejahteraan guru, fasilitas WC sekolah, pemerataan jumlah murid, prioritas anggaran.
Rapat Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dengan Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidik (Disdik) Kabupaten Tanah Bumbu secara umum membahas realisasi program kerja tahun 2023 dan Rencana Kerja tahun 2024 di kantor DPRD Tanah Bumbu. Senin (11/9/2023).
Kepala Dinas Pendidikan, Amiluddin, menyampaikan realisasi anggaran kegiatan untuk tahun anggaran 2023 setelah pergeseran, jumlah pagu menjadi Rp 500.968.895.782 rupiah, dengan target sampai bulan September ini sebesar Rp 355.843.830.741. Realisasi fisik 66,37 persen dan realisasi keuangan 61 persen.
Sementara DAK agak lambat dalam tahap realisasi karena anggaran baru digunakan sekitar 4 bulan lalu.
Anggota Komisi 1 Syamsisar menyampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan agar lebih memperhatikan pembangunan sekolah supaya lebih merata, karena banyak ditemukan sekolah tidak layak dan membutuhkan ruang kelas baru.
Ketua Komisi I, Bobby Rahmad juga berharap agar kebutuhan sekolah benar-benar diperhatikan, jangan sampai ruang kelas baru yang dibutuhkan tetapi yang terealisasi adalah pengerjaan Paving Block karena alasan pengerjaan yang lebih simple. Belum lagi, beberapa sekolah sudah mengajukan permintaan ruang kelas sekolah tetapi Dinas Pendidikan tak kunjung merealisasikan.
Selanjutnya Anggota Komisi I Suci Yayu Inderayani menambahkan, mengenai permasalahan pagar sekolah yang dikeluhkan SD Kepayang 1 yang dekat dengan pemukiman masyarakat, sehingga menimbulkan permasalahan sampah sekolah merambat sampai ke rumah-rumah warga.
Kemudian karena tak ada pagar sekolah sehingga guru merasa kewalahan mengawasi siswa yang keluar saat jam istirahat, apalagi siswa masuk ke rumah-rumah warga sehingga ia khawatir akan menimbulkan efek negatif bagi siswa sekolah.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tana Bumbu, Bakhriansyah juga memberikan catatan bagi Dinas Pendidikan berkaitan dengan bantuan sekolah, dan penggunaan skala prioritas anggaran.
Ia menjelaskan, dari hasil melakukan pengawasan, ditemukan sebanyak 35 SD dan 15 SMP hancur atau harus segera mendapatkan bantuan perbaikan sarana sekolah.
Ia juga menjelaskan bahwa penilaian itu bukanlah penilaian pribadi tetapi berdasarkan penilaian dari konsultan yang turun ke lapangan.
Selanjutnya dari anggaran diajukan, banyak yang lepas dari rencana awal pengajuan. Padahal sudah masuk dalam sistem dapodik pendidikan tetapi anggarannya tidak keluar.
Oleh karena itu ia menyampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan agar memperhatikan mana yang harus masuk dalam skala prioritas dan mana yang harus berada pada daftar antrian. (MAS)
