BANJARBARU, Goodnews.co.id – Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), H Sahbirin Noor atau Paman Birin, kembali menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalsel dalam menjaga stabilitas harga pangan di daerah.
Hal tersebut disampaikan Paman Birin melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Adi Santoso, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakoor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual di Command Center Setdaprov Kalsel, Senin (23/9/2024).
Rakoor yang rutin diselenggarakan setiap minggu oleh Kementerian Dalam Negeri RI tersebut dipimpin oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud.
Dalam rapat tersebut membahas berbagai data dan informasi terkait ketahanan pangan ditingkat nasional hingga daerah secara mendalam.
Salah satu poin penting yang diangkat adalah mengenai alokasi dana dekonsentrasi untuk mendukung kegiatan ketahanan pangan.
“Provinsi Kalsel termasuk dalam tujuh Provinsi yang masih memiliki persentase penyerapan anggaran ketahanan pangan sebesar 55 persen. Ini tentu menjadi perhatian serius bagi kita semua,” tegas Adi Santoso menyampaikan arahan Paman Birin.
Adi Santoso menjelaskan bahwa Paman Birin telah menginstruksikan seluruh instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan penyerapan anggaran tersebut.
“Baik itu laporan mengenai kendala yang dihadapi di lapangan maupun upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan penyerapan,” imbuhnya.
Terkait dengan perkembangan harga komoditas pangan di Provinsi Kalsel, Adi Santoso menyampaikan bahwa secara umum kondisi harga masih terkendali.
“Beberapa komoditas bahkan mengalami penurunan harga. Namun demikian, kita tetap harus waspada dan terus melakukan peninjauan dilapangan,” ucapnya.
Paman Birin berharap agar seluruh pihak dapat bersinergi dalam menjaga stabilitas harga pangan di Provinsi Kalsel.
“Ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis yang harus kita prioritaskan. Dengan ketersediaan pangan yang cukup dan harga yang stabil, masyarakat dapat hidup dengan lebih sejahtera,” pungkas Adi Santoso.
Sementara itu, dalam sambutan pengantarnya, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menyoroti kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di sejumlah daerah pada minggu ketiga September 2024.
Data yang dipaparkan dalam rakoor menunjukkan bahwa komoditas seperti minyak goreng, bawang merah, dan daging ayam ras masih menjadi penyumbang utama kenaikan harga di banyak daerah. Kenaikan harga ketiga komoditas ini terus terjadi secara konsisten dalam beberapa minggu terakhir.
“Kondisi ini menuntut kita untuk terus memantau perkembangan harga pangan secara ketat dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga,” tutup Restuardy Daud.
Selanjutnya, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Pudji Ismartini, memberikan kabar positif terkait perkembangan inflasi di Indonesia.
“Tren kenaikan IPH secara umum telah mulai melambat, ini merupakan indikasi bahwa upaya pengendalian inflasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah mulai menunjukkan hasil yang positif,” kata Pudji.
Ia memaparkan data rinci mengenai pergerakan harga beberapa komoditas utama. Seperti harga minyak goreng, meskipun masih mengalami kenaikan sebesar 0,82 persen dibandingkan Agustus 2024, namun laju kenaikannya telah mulai melambat.
“Kenaikan harga minyak goreng ini masih didorong oleh beberapa faktor, seperti peningkatan permintaan menjelang hari besar keagamaan dan kenaikan harga bahan baku,” jelas Pudji.
Sebaliknya, harga bawang putih justru mengalami penurunan sebesar 0,70 persen pada minggu ketiga September 2024 dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan harga bawang putih ini dipengaruhi oleh peningkatan pasokan dari sentra produksi.
“Penurunan harga bawang putih ini tentu menjadi kabar baik bagi konsumen,” tambah Pudji.
Selain itu, harga beras juga terpantau mengalami penurunan dibandingkan bulan Agustus 2024. Penurunan harga beras ini dipengaruhi oleh panen raya yang terjadi dibeberapa daerah penghasil beras.
Meskipun terjadi penurunan jumlah daerah yang mengalami kenaikan IPH, Pudji mengingatkan bahwa pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan tetap harus waspada.
Beberapa faktor seperti cuaca ekstrem, gangguan pasokan, dan fluktuasi harga energi global masih berpotensi mengganggu stabilitas harga pangan.
“Kita perlu terus memantau perkembangan harga pangan secara ketat dan melakukan langkah-langkah antisipatif untuk mencegah terjadinya lonjakan harga yang tidak terkendali,” tegas Pudji.
Rakoor ini juga dirangkai dengan Sosialisasi Surat Edaran Bersama tentang Percepatan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah.
Pada Rakoor Pengendalian Inflasi melalui Zoom Meeting di Command Center Setdaprov Kalsel, tampak hadir perwakilan perwakilan Polda Kalsel, perwakilan BPS Kalsel, Bulog Divre Kalsel, KADIN Kalsel, serta sejumlah perwakilan SKPD lingkup Kalsel. (E)
