Jika Lippo Ingkar, Dirjen di Kementerian PKP Berani Tanggungjawab

- Editor

Sabtu, 29 Maret 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, Goodnews.co.id – Penyelesaian sengketa apartemen Meikarta antara konsumen dengan PT Lippo Karawaci Tbk dan PT Lippo Cikarang Tbk sebagai pengembang menemukan titik terang.

Hal ini menyusul upaya mediasi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) antara konsumen dan pihak pengembang. Hasilnya berupa kesepakatan menyelesaikan permasalahan dalam waktu maksimal hingga empat bulan ke depan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur, memimpin pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Kamis (27/3/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak mencapai kata sepakat terkait langkah-langkah penyelesaian sengketa proyek properti raksasa Meikarta yang telah berlangsung cukup lama.

Fitrah Nur dengan tegas menjamin bahwa pihak Lippo akan memenuhi kesepakatan yang telah dibuat.

Bahkan, ia secara pribadi menyatakan bertanggung jawab jika pengembang kembali ingkar janji.

“Jika ingkar janji, saya yang akan bertanggung jawab,” tegas Fitrah dilansir Kompas.com, Kamis (27/3/2025).

Fitrah Nur menjelaskan, langkah awal penyelesaian adalah verifikasi dokumen konsumen, yang selama ini menjadi kendala utama.

Baca Juga :  Sekda Tanbu Sebut Porkepsek Sebagai Wadah Silatutahmi Antar Kepala Sekolah

“Banyak konsumen tidak memiliki dokumen asli, sehingga kami butuh waktu untuk memastikan keabsahan klaim mereka,” jelasnya.

Proses verifikasi ini dijadwalkan akan dimulai pada 10 April 2025, dengan melibatkan pihak pengembang untuk memastikan kelancaran dan akuntabilitas.

“Kami harap dalam empat bulan ini semua permasalahan bisa terselesaikan dengan baik,” cetus Fitrah, menunjukkan optimisme terhadap tercapainya solusi konkret.

Dalam kesepakatan tersebut, terdapat dua opsi penyelesaian yang dituntut oleh konsumen.

Pertama, pengembang mengembalikan seluruh dana yang telah dibayarkan oleh konsumen.

Kedua, pengembang memenuhi kewajiban untuk menyerahkan unit-unit apartemen Meikarta yang telah dijanjikan sesuai dengan perjanjian pembelian.

Fitrah Nur mengungkapkan bahwa pihak Lippo telah membangun lebih dari 10.000 unit apartemen dan menargetkan total 18.000 unit terbangun pada akhir tahun 2027.

“Dari puluhan ribu unit ini, Lippo menawarkan unit-unit kepada konsumen yang memilih opsi kedua, tanpa syarat seperti tambahan biaya dan lain-lain,” terangnya.

Pertemuan mediasi ini dihadiri oleh External Relation Director PT Lippo Karawaci Tbk, Danang Kemayan Jati, dan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk, Ketut Budi Wijaya.

Baca Juga :  DPRD Tanbu Setujui Perubahan Perangkat Daerah

Kehadiran para petinggi perusahaan tersebut menunjukkan keseriusan Lippo dalam mencari solusi bagi para konsumen.

Ketua Komunitas Peduli Konsumen Properti Meikarta (KPKPM), Yosafat, menyambut baik upaya mediasi yang dilakukan oleh Kementerian PKP.

“Kami bersyukur sudah di mediasi oleh Kementerian PKP, dan komunitas kami mendapatkan solusi terbaik,” ungkapnya.

Dengan adanya jaminan langsung dari Kementerian PKP dan komitmen dari pihak Lippo, para konsumen Meikarta kini memiliki harapan yang lebih besar untuk segera mendapatkan kejelasan dan penyelesaian atas investasi properti mereka.

Empat bulan ke depan akan menjadi waktu krusial untuk membuktikan apakah kesepakatan ini akan benar-benar mengakhiri polemik yang telah berlangsung lama. (E)

📢 Bagikan artikel ini:

💡 Tips: Pilih style "Minimal" untuk tampilan thumbnail terbaik di WhatsApp

🖼️ Share Dengan Thumbnail

📱 Share Simple 🔥 Share Unique ⭐ Share Premium
🎯 Pilih style yang sesuai kebutuhan Anda

Berita Terkait

PAW, Istri Ganti Suami Jadi Anggota Dewan Banjarmasin
Kalsel Potensi Hilang Pendapatan 60 Miliar dari PT Bangun Banua
Mahfud MD: Tugas Media Itu Investigasi
Pukul dan Ancam Jurnalis, Ajudan Kapolri Minta Maaf
4 Bulan Jabat Kadis PUPR, TOPG Terjaring OTT KPK
Pemprov Jabar Capai APBD Tertinggi se-Indonesia
Dianiaya, Pro Jurnalis Media Siber Desak Aparat Tindak Cepat
Istri Bugil Pergok Suami Selingkuh dalam Mobil

Berita Terkait

Senin, 30 Juni 2025 - 14:59 WIB

PAW, Istri Ganti Suami Jadi Anggota Dewan Banjarmasin

Senin, 30 Juni 2025 - 14:54 WIB

Kalsel Potensi Hilang Pendapatan 60 Miliar dari PT Bangun Banua

Senin, 30 Juni 2025 - 14:49 WIB

Mahfud MD: Tugas Media Itu Investigasi

Senin, 30 Juni 2025 - 12:44 WIB

Pukul dan Ancam Jurnalis, Ajudan Kapolri Minta Maaf

Senin, 30 Juni 2025 - 12:41 WIB

4 Bulan Jabat Kadis PUPR, TOPG Terjaring OTT KPK

Berita Terbaru

Nasional

PAW, Istri Ganti Suami Jadi Anggota Dewan Banjarmasin

Senin, 30 Jun 2025 - 14:59 WIB

Nasional

Mahfud MD: Tugas Media Itu Investigasi

Senin, 30 Jun 2025 - 14:49 WIB

Nasional

Pukul dan Ancam Jurnalis, Ajudan Kapolri Minta Maaf

Senin, 30 Jun 2025 - 12:44 WIB

Nasional

4 Bulan Jabat Kadis PUPR, TOPG Terjaring OTT KPK

Senin, 30 Jun 2025 - 12:41 WIB