TANAH BUMBU, Goodnews.co.id – Isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 April 2026 memicu kepanikan di tengah masyarakat Tanah Bumbu. Aksi antrean panjang masyarakat di SPBU atau pembelian tabung gas mulai nampak di sejumlah titik.
Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu, Andi Asdar Wijaya, menyampaikan bahwa dampak kepanikan kelangkaan BBM mulai dirasakan masyarakat.
“Melihat dan mendengar isu yang beredar di masyarakat bahwa per 1 April 2026 akan ada kenaikan harga BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, hal ini memicu kepanikan sehingga terjadi antrean panjang di SPBU Pertamina, bahkan berpotensi terjadi penimbunan di sejumlah pangkalan,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).
Ia mengaku sempat berkeliling pada malam hari untuk memastikan kebenaran terkait kepanikan masyarakat dan kelangkaan BBM dan gas melon LPG.
“Tadi malam saya berkeliling ingin mengisi BBM jenis Pertalite, namun ternyata hampir semua SPBU tutup. Penjual eceran pun tidak ada yang mau menjual BBM. Ini menunjukkan situasi di lapangan memang sudah mulai terdampak kepanikan,” ungkapnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa berdasarkan informasi resmi dari pemerintah pusat, isu kenaikan BBM tersebut tidak benar.
“Setelah kami mengikuti informasi resmi dari pemerintah pusat melalui Mensesneg, Kementerian ESDM, serta pimpinan DPR, dipastikan bahwa hari ini tidak ada kenaikan harga BBM, baik subsidi maupun non-subsidi,” tegasnya.
Menurut Andi Asdar, kondisi yang terjadi saat ini sangat mungkin dipicu oleh perilaku masyarakat yang melakukan pembelian berlebihan.
“Kalau semua menimbun, yang dirugikan masyarakat sendiri. Karena itu saya mengimbau masyarakat tidak perlu panik dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan, karena justru bisa mengganggu distribusi dan memperpanjang antrean di SPBU,” katanya.
Ia menambahkan, kondisi serupa juga berpotensi berdampak pada jenis BBM lainnya selain pertalite.
“Begitupun dengan solar dan dexalite, tentu ini bisa merugikan pengusaha kecil yang memanfaatkan jenis BBM tersebut,” tambahnya.
Ia juga meminta instansi terkait untuk segera turun tangan melakukan pengawasan ketat guna mencegah praktik penimbunan.
“Kami mendorong instansi terkait untuk terus melakukan pemantauan di seluruh wilayah Tanah Bumbu agar tidak terjadi penimbunan BBM, baik subsidi maupun non-subsidi. Distribusi harus dijaga tetap normal, dan informasi yang jelas perlu disampaikan ke masyarakat agar tidak terjadi kepanikan,” pungkasnya. (dir)
